Peringati 16 Hari Aktivisme, PERMAMPU & Flower Aceh Tuntut Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

Ringkasan Berita:

• PERMAMPU bersama Flower Aceh memperingati 16 Hari Aktivisme dengan menyoroti kekerasan digital dan kerentanan perempuan saat bencana. 
• Data menunjukkan 1.385 perempuan dampingan terdampak banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar, dengan tujuh korban meninggal serta kasus kekerasan seksual dan keterbatasan akses kesehatan. 
• Mereka mendesak pemerintah memperkuat perlindungan melalui kebijakan inklusif, distribusi bantuan terpilah, dan pencegahan kekerasan digital.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Saifullah | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Konsorsium PERMAMPU bersama Flower Aceh memperingati 16 Hari Aktivisme dengan menyoroti isu kekerasan digital dan kerentanan perempuan dalam situasi bencana. 

Mengusung tema PBB “UNiTED to End Digital Violence against All Women and Girls”, acara ini berlangsung secara hybrid, terhubung dengan jaringan dampingan di 10 provinsi se-Sumatra, Kamis (4/12/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Dewan Pengurus PERMAMPU, Dr Khairani Arifin menekankan, pentingnya memahami pasal UU TPKS dan UU ITE untuk mencegah serta menangani kekerasan seksual dan digital. 

Sedangkan Lili Karliani, pendamping keamanan digital dan perempuan pembela HAM, memaparkan dan memberikan strategi keamanan digital sehari-hari.

Sementara Riswati dari Flower Aceh mengingatkan perlunya perlindungan khusus bagi perempuan di masa kebencanaan.

Data PERMAMPU menunjukkan, bahwa 1.385 anggota dampingan terdampak banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk perempuan dewasa, lansia, serta anak-anak. 

Baca juga: Webinar 16 HAKTP 2025 Soroti Ancaman Kekerasan Digital Bagi Perempuan

Tujuh perempuan dilaporkan meninggal, sementara kasus kekerasan seksual, keterbatasan akses kesehatan, dan kelangkaan pangan memperburuk kondisi.

PERMAMPU menilai regulasi perlindungan sudah ada, namun pelaksanaannya masih lemah. Mereka mendorong pemerintah untuk:

Integrasi perspektif gender, anak, dan disabilitas dalam kebijakan kebencanaan.

Distribusi bantuan berbasis data terpilah serta penyediaan kebutuhan khusus perempuan.

Pencegahan kekerasan digital melalui ruang aman, shelter inklusif, layanan psikososial, dan pendidikan darurat.

Direktur Flower Aceh, Riswati menegaskan, bahwa kekerasan digital berdampak luas dan sering tidak disadari sebagai pelanggaran hak. 

Baca juga: DP3A Gandeng UNICEF & Flower Aceh Gelar Rakor Penguatan Sistem Perlindungan Anak dan Perempuan

Koordinator PERMAMPU, Dina Lumbantobing menambahkan, bahwa perlindungan perempuan dan kelompok rentan harus menjadi prioritas dalam setiap tahap penanggulangan bencana.

Perayaan ini menjadi momentum solidaritas untuk memastikan perempuan dan kelompok marginal terlindungi, baik di ruang digital maupun dalam situasi krisis.(*)