KPA Luwa Nanggroe Ultimatum Perusahaan Sawit dan Tambang: Banjir Akibat Rakusnya Eksploitasi Alam

Ringkasan Berita:

• KPA Luwa Nanggroe menuding banjir bandang di Aceh dan Sumatra akibat rakusnya eksploitasi sawit dan tambang. 
• Abu Salam mengultimatum perusahaan besar agar bertanggung jawab penuh atas kerusakan ekologis yang ditimbulkan. 
• Ia meminta Gubernur Aceh mencabut izin perusahaan bermasalah dan menegaskan era impunitas ekologis harus berakhir.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Jafaruddin | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Ketika Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra luluh lantak diterjang banjir bandang terbesar dalam satu dekade terakhir, gelombang kecaman keras pun mengarah kepada perusahaan-perusahaan sawit dan tambang.

Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri sekaligus Ketua KPA Luwa Nanggroe, Teuku Emi Syamsyumi (Abu Salam), menuding bencana ini bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan buah dari rakusnya eksploitasi alam yang terus berlangsung tanpa kendali.

Ia tampil dengan pernyataan paling keras dalam kariernya, mengultimatum langsung kepada seluruh perusahaan sawit dan tambang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk bertanggung jawab penuh atau bersiap kehilangan legitimasi sosial mereka.

“Sudah terlalu lama perusahaan-perusahaan besar berlindung di balik izin dan laporan CSR yang tidak pernah menyentuh rakyat. Hari ini rakyat tenggelam dan kami tahu siapa yang menebang hutan, membuka kanal gambut, dan membelokkan sungai untuk keuntungan mereka. Saatnya mereka membayar utang ekologinya,” ujar Abu Salam dengan nada tegas dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Senin (8/12/2025).

Ia menyebut langsung sejumlah perusahaan yang dianggap memiliki kontribusi fatal dalam kerentanan ekologis Aceh.

Baca juga: Korban Banjir Terancam Kelaparan Ekstrem, Begini Reaksi KPA Luwa Nanggroe

Di Aceh Singkil, bebernya, perusahaan-perusahaan seperti PT Delima Makmur, PT Global Sawit Semesta, PT Nafasindo, PT Rundeng Putra Persada, dan PT Socfin Indonesia (Lae Butar), dinilai selama bertahun-tahun memperluas konsesi hingga menekan kawasan rawa gambut Tripa, daerah yang kini menjadi kubangan banjir.

Di Nagan Raya dan Aceh Barat, nama-nama besar seperti PT Fajar Baizury, PT Kalista Alam, PT Surya Panen Subur 1 & 2, serta PT Agro Sinergi Nusantara, disebut oleh para pemerhati lingkungan ini, sebagai perusahaan yang mengubah bentang alam secara masif dan memicu kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Di Aceh Tamiang yang kini menjadi salah satu titik banjir terparah, papar dia, perusahaan-perusahaan seperti PT Bumi Flora, PT Padang Palma Permai (Minamas Plantation), PT PP London Sumatera (Lonsum), PT Socfin Indonesia (Sei Liput), dan PT Sisirau, dinilai memiliki rekam jejak panjang konflik lahan, perusakan hutan, serta gagal menunjukkan tanggung jawab sosial yang memadai.

“Ketika ratusan ribu hektare hutan berubah menjadi blok-blok monokultur, banjir bukan kejadian alam. Ini adalah konsekuensi bisnis yang tidak etis. Dan perusahaan-perusahaan itu tahu persis apa yang mereka lakukan.” ungkapnya.

Selain sawit, sektor tambang mendapat kecaman yang tak kalah keras. 

Baca juga: KPA Luwa Nanggroe Temui Petinggi Petronas di Twin Towers Bahas Investasi Migas Aceh, Ini Rencananya

Dengan 450 titik tambang ilegal dan lebih dari 1.000 ekskavator yang beroperasi tanpa kendali di Aceh, kerusakan DAS menjadi bencana yang hanya menunggu waktu.

Abu Salam menuding aktivitas PETI di Aceh Jaya, Aceh Selatan, Pidie, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Gayo Lues, sebagai pemicu sedimentasi ekstrem yang membuat sungai-sungai di Aceh kehilangan kedalaman alaminya.

Tak luput dari sorotan, tambang legal besar seperti PT Mifa Bersaudara, PT Prima Bara Mahadana, PT Mega Multi Cemerlang, dan PT Universal Pratama Sejahtera, disebutnya, harus ikut bertanggung jawab karena operasi skala industri di wilayah gambut dan hutan perbukitan memperburuk aliran air permukaan setiap musim hujan.