Kritisi Penanganan, Azhari Cage: Jangan Sampai Hasil Bumi Milik Negara, Tapi Banjir Milik Rakyat

“Ini situasi kritis. Jangan sampai hasil bumi dikuasai negara, tapi bencana dan penderitaan justru ditanggung rakyat. 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON - Anggota DPD RI asal Aceh Azhari Cage mengkritisi lambannya penanganan banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh.

Hal itu kata Azhari berdasarkan amatannya setelah 15 hari mengaku mengunjungi pedalaman di daerah terdampak banjir parah seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa,  Aceh Tamiang, dan Bener Meriah serta kabupaten lainnya.

“Ini situasi kritis. Jangan sampai hasil bumi dikuasai negara, tapi bencana dan penderitaan justru ditanggung rakyat. 

Negara tidak boleh absen ketika masyarakat menghadapi krisis,” ujar Azhari Cage, dalam konferensi pers kepada jurnalis, Jumat (12/12/2025) sore.

Karena Azhari kembali mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.

Desakan serupa juga sebelumnya Azhari Cage saat pertama sekali mendapat informasi terjadinya banjir besar yang memporak-porandakan Aceh dan Sumatera.

Menurut Azhari, skala kerusakan yang terjadi sudah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan penanganan cepat dan normal.

Oleh sebab itu, ia meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah luar biasa agar pemulihan dapat berjalan maksimal, termasuk membuka peluang bantuan internasional.

“Kerusakan bukan hanya rumah warga dan infrastruktur umum, tetapi juga fasilitas ekonomi masyarakat. Saya yakin negara tidak akan mampu memperbaikinya dalam waktu singkat tanpa status bencana nasional,” kata Azhari kepada wartawan di Lhokseumawe, Jumat (12/12/2025).

Dari hasil peninjauan lapangan, ia menilai kondisi kerusakan akibat banjir bandang di Aceh sangat memprihatinkan dan bahkan lebih dahsyat dibandingkan sejumlah bencana sebelumnya.

“Banyak jalan masih tertutup lumpur, rumah warga tergenang, dan akses logistik terhambat. Kami masuk ke kawasan terisolasi di Aceh Tamiang menggunakan perahu. 

Sampai hari ini belum banyak pejabat yang bisa masuk ke lokasi-lokasi tersebut,” ungkap Azhari.