Eks Wapres JK: Bantuan Kemanusiaan Tak Perlu Dipersoalkan Selama Bertujuan Meringankan Beban Korban

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Muhammad Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan dari luar negeri tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan politis, melainkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan yang tidak mengenal batas wilayah.

Hal itu disampaikan JK saat meninjau lokasi terdampak banjir di Desa Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (19/12/2025).

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait sikap Pemerintah Indonesia yang tidak menerima bantuan dari negara asing, JK menyatakan keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Namun, ia menilai bantuan kemanusiaan tidak perlu dipersoalkan selama bertujuan meringankan beban korban bencana.

“Tidak perlu diminta. Kalau pemerintah menyatakan sanggup, ya sanggup. Tapi kalau ada yang memberikan bantuan, ya diterima. Karena kemanusiaan itu tidak mengenal batas wilayah,” ujar JK didampingi jajaran pengurus PMI pusat dan daerah.

JK menjelaskan, setiap bencana pasti menimbulkan kerusakan di berbagai sektor dan wilayah.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tetap bersabar serta seluruh elemen bangsa bersatu dalam upaya pemulihan pascabencana.

“Yang terpenting kita bekerja dengan baik. Pemerintah bekerja, PMI bekerja, masyarakat juga bekerja. Itu solusi terbaik dalam penanganan bencana,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, JK menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah dalam pembangunan rumah bagi korban bencana.

Baca juga: Hingga Penghujung Pekan, Harga Emas di Langsa Tetap Bertahan, 20 Desember 2025

Baca juga: Sempat Terkoreksi, Harga Emas Antam Kembali Mengkilap! 20 Desember 2025 Tembus Segini per Gram

Sementara itu, PMI akan fokus memberikan bantuan kebutuhan dasar, seperti bahan pangan, layanan kesehatan, air bersih, serta logistik lainnya.

“Urusan rumah itu tanggung jawab pemerintah. PMI membantu bahan makanan, kesehatan, air bersih, logistik, dan kami juga akan mengirimkan alat berat untuk membantu proses pemulihan di Aceh,” jelas JK.

Berdasarkan data terbaru, hingga saat ini sebanyak 71.637 pengungsi korban banjir masih bertahan di 226 titik pengungsian di Aceh. Selain merusak permukiman warga, banjir juga berdampak besar terhadap sektor pertanian dan infrastruktur.

Sebanyak 12 daerah irigasi dilaporkan mengalami kerusakan berat, sementara delapan daerah irigasi tersier juga rusak akibat terjangan banjir. Tidak hanya itu, sekitar 14.509 hektare lahan persawahan tertutup lumpur setinggi satu hingga dua meter, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk sementara waktu.

Kunjungan JK ke Aceh Utara juga diisi dengan peninjauan layanan kesehatan di lokasi pengungsian, pembersihan masjid, kegiatan trauma healing bagi korban, serta penyaluran bantuan PMI.

Langkah tersebut merupakan bagian dari operasi kemanusiaan PMI yang terus berjalan hingga kondisi di wilayah terdampak dinyatakan kembali normal.(*)