Ketika Jeritan Kemanusiaan tak 'Didengar' Negara, Aceh Butuh Bantuan Dunia

Oleh: Tgk. Akmal Abzal, Ketua LAZISNU Aceh

BENCANA banjir bandang yang melanda Aceh pada akhir November 2025 kembali menempatkan provinsi ini dalam sorotan nasional.

Namun, bagi masyarakat Aceh, musibah tersebut bukan sekadar peristiwa alam biasa.

Dampaknya nyaris menyerupai gempa bumi dan tsunami yang menghantam Aceh pada Desember 2004 silam.

Bahkan, sebagian warga korban menyebut banjir bandang kali ini lebih berat dan lebih dahsyat, terutama karena daya rusaknya yang meluas dan berkepanjangan.

Rumah-rumah warga, sawah, dayah, serta berbagai fasilitas umum luluh lantak tanpa sisa. Tidak sedikit keluarga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, bahkan anggota keluarganya.

Korban jiwa yang mencapai ribuan orang membuat duka ini kian mendalam. Kerugian material dan immaterial tidak hanya dirasakan masyarakat Aceh, tetapi juga meluas ke sebagian wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Rakyat seakan dipaksa bertahan secara mandiri

Bencana yang melanda kawasan pesisir timur–utara, wilayah tengah, serta sebagian barat–selatan Aceh ini telah menimbulkan dampak sistemik terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penderitaan warga semakin berat dengan padamnya listrik hingga berpekan-pekan, kelangkaan dan mahalnya gas elpiji, antrean panjang bahan bakar minyak, lumpuhnya jaringan internet siang dan malam, serta melonjaknya harga bahan pokok.

Baca juga: 3.463 Rumah di Aceh Utara Hilang Disapu Banjir Bandang, Ayahwa: Harus Diantisipasi dari Sekarang

Bencana ini tidak lagi sekadar soal air bah dan lumpur, melainkan telah menjelma menjadi krisis kemanusiaan yang menyentuh seluruh sendi kehidupan rakyat.

Perbedaan paling mencolok antara bencana kali ini dan tsunami 2004 terletak pada kecepatan serta skala respons. Pada 2004, daerah-daerah yang tidak terdampak langsung segera bergerak membantu wilayah bencana.

Dalam hitungan hari, bantuan dari seluruh Indonesia, bahkan dunia internasional, berdatangan. Tsunami Aceh dengan cepat menjadi isu nasional dan global, melibatkan berbagai negara dan lembaga internasional sejak masa darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sebaliknya, banjir bandang 2025 seolah menjadi musibah yang ditanggung dalam kesunyian. Hampir satu bulan pascabencana, kondisi darurat belum sepenuhnya berakhir. Di pelosok-pelosok desa yang terisolasi lumpur dan longsor, masih banyak warga yang belum tersentuh bantuan secara memadai.

Padahal, mereka tidak menuntut rumah mewah atau fasilitas berlebihan. Yang dibutuhkan hanyalah makanan, air bersih, pakaian layak pakai, tempat pengungsian yang manusiawi, serta jaminan keselamatan untuk menyambung hidup esok hari.

Bantuan asing pun ditolak

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa dalam bencana sedahsyat ini, rakyat seakan dipaksa bertahan secara mandiri, tanpa kehadiran negara secara maksimal. Kunjungan para pejabat tinggi negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, memang telah dilakukan.

Namun, kunjungan tersebut belum diiringi kebijakan cepat, tepat, dan strategis yang mampu menjawab kebutuhan mendesak korban. Hingga kini, bencana di Aceh dan Sumatra belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah beranggapan situasi masih dapat dikendalikan, sehingga bantuan asing pun ditolak.

Di sinilah dilema besar dirasakan rakyat. Ketika harapan terhadap negara belum sepenuhnya terjawab, peluang bantuan dari dunia internasional justru ditutup. Sikap ini terasa pahit bagi para korban yang sedang berjuang mempertahankan hidup.

Mereka bukan politisi, pejabat, atau birokrat mapan. Mereka adalah rakyat biasa yang kehausan karena kekurangan air bersih, kelaparan akibat minimnya logistik, serta terpaksa tidur di tengah lumpur dan nyamuk tanpa tenda yang layak.

Kepercayaan rakyat terhadap negara tidak lahir dari slogan kemandirian, melainkan dari bukti nyata kehadiran dan keberpihakan. Jika penderitaan ini terus dibiarkan, yang diwariskan bukanlah kebanggaan nasional, melainkan ketidakpercayaan dan keterasingan rakyat dari negaranya sendiri.

Penolakan bantuan asing atas nama kemandirian patut dikaji ulang. Keselamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar adalah hak asasi setiap manusia.

Dalam situasi darurat kemanusiaan, praktik saling membantu melampaui batas negara, agama, dan identitas. 

Islam sendiri tidak pernah mentolerir tindakan yang menghalangi penyaluran bantuan kemanusiaan. Prinsip hifz al-nafs—perlindungan jiwa—merupakan salah satu tujuan utama syariat. Bahkan, dalam kondisi darurat, sesuatu yang haram dapat dibolehkan demi mempertahankan nyawa.

Sejarah Islam memberikan teladan luhur dalam soal kemanusiaan. Rasulullah Muhammad SAW menjenguk seorang Yahudi yang sakit, meski orang tersebut kerap menyakiti beliau.

Rasul datang membawa makanan dan minuman, menunjukkan bahwa menolong sesama manusia tidak dibatasi oleh perbedaan keyakinan. Nilai inilah yang seharusnya hidup dalam kebijakan dan praktik kenegaraan kita.

Hari ini Aceh sedang berduka. Masyarakat korban tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga terancam kehilangan harapan dan kepercayaan hidup.

Pepatah Aceh mengingatkan, “Ata droe hana mampu, ata gop ta tulak”—mengandalkan diri tak mampu, tetapi pemberian orang lain justru ditolak. Semoga nurani kita semua tergerak untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Tanah Rencong, demi kemanusiaan dan martabat bersama.(*)