Analis Politik UBK Nilai Kunjungan Mendagri Dapat Perkuat Penanganan Bencana di Sumatera

Ringkasan Berita:

• Penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera dinilai mulai menunjukkan percepatan, terutama di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga & Aceh Tamiang.
• Faisyal Chaniago, analis politik UBK, menyebut percepatan terlihat dari kunker Mendagri Tito Karnavian (20–22 Desember 2025) yang meninjau pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban dengan rumah rusak berat/hilang.
• Kunjungan Mendagri ke daerah terdampak dianggap penting guna memulihkan kondisi psikologis, sosial & ekonomi warga.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia | Hendri Abik

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera oleh pemerintah dinilai mulai menunjukkan percepatan, khususnya di wilayah terdampak parah seperti Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Hal tersebut disampaikan analis politik dari Universitas Bung Karno (UBK), Faisyal Chaniago, saat dihubungi, Rabu (24/12/2025).

Menurut Faisyal, percepatan tersebut terlihat dari rangkaian kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang meninjau tahapan awal pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana dengan kategori rumah rusak berat atau hilang.

Kunjungan tersebut dilakukan sejak Sabtu (20/12/2025) hingga Senin (22/12/2025) di wilayah Sumatera Utara dan Aceh.

Faisyal menilai, penugasan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Dalam Negeri bukan tanpa alasan.

Ia menyebut, pemetaan persoalan kewilayahan merupakan salah satu keunggulan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, sekaligus mantan Kepala Kepolisian Daerah Papua dan Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.

Gerak cepat Tito Karnavian dalam merancang peta persoalan sekaligus menghubungkannya dengan solusi lintas kementerian dan lembaga, dukungan antarpemerintah daerah, serta partisipasi lembaga kemanusiaan dinilai menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk bekerja cepat dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.

“Dalam penanganan bencana di Sumatera, pemerintah harus bergerak cepat karena ini menyangkut kelangsungan hidup manusia. Masyarakat terdampak bencana kehilangan ladang, ternak, dan sumber penghidupan lainnya,” ujar Faisyal.

Baca juga: Pascabencana, Pertamina Sudah Salurkan 102 Ribu LPG 3 Kg Lewat Operasi Pasar di Aceh 

Ia menilai kunjungan langsung Menteri Dalam Negeri ke daerah terdampak bencana serta dialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat memiliki arti strategis dalam memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kebutuhan mendesak di setiap daerah terdampak tidak selalu sama dan memerlukan kebijakan yang kontekstual.

“Oleh karena itu, selain perbaikan infrastruktur, pemerintah juga perlu memperhatikan keberlanjutan ekonomi masyarakat karena sumber penghidupan mereka telah hancur,” katanya.

Terkait penanganan bencana di Aceh Tamiang, Faisyal menilai penegasan Menteri Dalam Negeri kepada perusahaan perkebunan untuk berkontribusi melalui pemanfaatan sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) bagi pembangunan Huntap merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat.

Mendagri Soal Pembangunan Huntap

Saat kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang pada Senin (22/12/2025), Menteri Dalam Negeri menyampaikan arahan Presiden agar pembangunan Huntap segera direalisasikan, sehingga masyarakat tidak terlalu lama berada di pengungsian.

Pemerintah daerah pun diminta segera menyiapkan lahan milik pemerintah maupun alternatif lain yang memungkinkan.