PPTIM Usul Badan Pemulihan, Termasuk Tetapkan Bencana Nasional

Ringkasan Berita:

• PPTIM mengusulkan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto agar membentuk badan yang secara terintegrasi mampu menjadi unit kerja untuk pemulihan dan pembangunan pasca bencana.
• Dengan adanya status darurat bencana nasional, hal itu dapat mempercepat pemulihan disegala bidang kehidupan di wilayah terdampak dari bencana alam tersebut.
• pemerintah diminta mengalokasikan dana yang memadai untuk pemulihan sarana dan prasarana ekonomi, sarana ibadah, sarana pendidikan termasuk relokasi tempat tinggal.

"Jika penanganan bencana ini tidak dilakukan dengan cepat, tepat sasaran, dan menyeluruh, maka berpotensi akan timbul berbagai akibat yang tidak diharapkan termasuk disintegrasi bangsa," Muslim Armas, Ketua Umum PPTIM

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PPTIM) mengusulkan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto agar membentuk badan yang secara terintegrasi mampu menjadi unit kerja untuk pemulihan dan pembangunan pasca bencana.

Selain itu, mereka juga mendesak agar Presiden RI juga segera menetapkan status darurat bencana nasional terhadap banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumut dan Sumbar.

Ketua Umum PPTIM, Ir H Muslim Armas, mengatakan, pihaknya telah menyurati Presiden terkait desakan tersebut. Dalam surat bernomor 0453/PPTIM/XII/2025, mereka meminta agar presiden segerat menetapkan status darurat bencana nasional terhadap banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera.

Pasalnya, berdasarkan laporan dari relawan, kondisi dan situasi di lapangan sampai saat ini sangat sulit untuk mencapai daerah yang terisolir. Masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan demi mempertahankan hidup. 

"Walaupun pemerintah daerah sudah dan terus berusaha secara maksimal dengan segala kemampuan untuk membantu masyarakatnya dalam bertahan hidup saat ini," kata Muslim saat dikonfirmasi, Kamis (25/12/2025).

Menurutnya, dengan adanya status darurat bencana nasional, hal itu dapat mempercepat pemulihan disegala bidang kehidupan di wilayah terdampak dari bencana alam tersebut.

Terlebih Aceh merupakan daerah bekas konflik. "Jika penanganan bencana ini tidak dilakukan dengan cepat, tepat sasaran, dan menyeluruh, maka berpotensi akan timbul berbagai akibat yang tidak diharapkan termasuk disintegrasi bangsa,"ujarnya.

Hal tersebut dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh keadaan jika pemerintah tidak segera bersikap.

Pihaknya mengusul agar pemerintah pusat untuk segera membentuk Badan Pemulihan dan Pembangunan (BPP) di Aceh, Sumut dan Sumbar. 

Selain pemerintah diminta mengalokasikan dana yang memadai untuk pemulihan sarana dan prasarana ekonomi, sarana ibadah, sarana pendidikan termasuk relokasi tempat tinggal. "Serta kompensasi kerugian masyarakat seperti sawah, ladang, peternakan dan sebagainya yang rusak dan hancur akibat banjir dan longsor yang terjadi," pungkasnya.(iw)