HRD Tinjau Jalur Lintas Tengah Bireuen–Takengon, Tujuh Jembatan Kritis Mendesak Dibangun Ulang

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), H. Ruslan M. Daud (HRD), meninjau langsung kondisi jalur Lintas Tengah Bireuen–Takengon, jalur strategis nasional yang menghubungkan wilayah pantai utara Aceh dengan kawasan tengah dan dataran tinggi Gayo, Minggu (28/12/2025).

Dalam kunjungan tersebut, HRD menegaskan perlunya penanganan serius terhadap tujuh jembatan kritis yang kondisinya dinilai tidak lagi memadai dan harus segera dibangun ulang.

Adapun tujuh jembatan yang menjadi perhatian utama di jalur tengah tersebut yakni Jembatan Teupin Mane KM 10, Wehni Kulus KM 47, Enang Enang KM 50, Krung Rongka KM 60, Tenge Besi KM 62, Timang Gajah KM 65, dan jembatan Jamur Ujung KM 80 serta satu Box di Lampahan KM 73.

Sejumlah jembatan tersebut berada di jalur utama lintas tengah yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi orang dan barang.

Menurut HRD, jika jembatan-jembatan tersebut tidak segera ditangani, jalur lintas tengah berpotensi terputus dan menyebabkan wilayah tengah Aceh terisolasi.

Kondisi ini berdampak langsung pada mobilitas masyarakat serta kenaikan harga kebutuhan pokok akibat terganggunya distribusi logistik.

“Ini jalur utama nasional lintas tengah. Kalau akses ini terganggu, dampaknya sangat luas.

Masyarakat bisa terisolasi, harga barang melonjak, dan roda ekonomi dapat terhenti,” ujar HRD di sela peninjauan.

Baca juga: HRD : Jembatan Bailey Kutablang Bireuen Rampung Dikerjakan, Dapat Dilintasi Kendaraan Mulai Hari Ini

Ia menekankan bahwa pembangunan ulang jembatan harus dilakukan dengan skema yang tepat dan perencanaan matang.

Salah satu opsi yang direkomendasikan adalah menggeser posisi jembatan dari titik lama dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang berbukit, alur sungai, serta faktor keselamatan.

“Pembangunan harus melalui kajian teknis yang tepat, mulai dari struktur tanah, debit air hujan, hingga potensi bencana. Jika lebih aman digeser, maka itu harus dilakukan” jelasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, HRD mengingatkan bahwa opsi atau jenis jembatan yang akan dibangun ulang harus benar-benar memperhitungkan potensi kerawanan bencana.

Baca juga: Percepat Pemulihan Pasca Bencana, HRD Kembali Boyong Kementerian PU dan Kementerian PKP ke Aceh

“Wilayah Tengah itu potensi dan tingkat kerentanan bencana sangat tinggi terutama longsor.

Jadi, kami ingatkan supaya jembatan yang dibangun ulang ini tidak hanya asal jadi. Nanti begitu ada bencana lagi, sangat berpotensi hancur atau putus lagi.

Jika itu terjadi, maka kondisi lumpuh seperti ini akan terulang kembali. Makanya sebagai langkah antisipatif, kita dorong Kementerian PU melalui Ditjen Bina Marga untuk benar-benar menghitung potensi bencana dalam memilih jenis jembatan yang akan dibangun.