Pidie Plot Rp2,5 Miliar untuk Timbunan Sekolah Rakyat, Dikerjakan Sistem Swakelola

Selain itu, pascabanjir bandang, kebutuhan alat berat sangat tinggi, sementara ketersediaan kami terbatas. 

Begitu juga tenaga teknis yang harus bekerja di banyak titik secara bersamaan. 

Pun begitu, Dinas PUPR Pidie tetap mengatur skala prioritas supaya program strategis nasional, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, dapat berjalan tanpa mengabaikan penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur dasar masyarakat.

Plh Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pidie, Ridwanto, SM mengajak, seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat terlaksana dengan baik.

“Kami mohon dukungan masyarakat. Satu sisi kami fokus pemulihan pascabencana, di sisi lain pembangunan pendidikan tetap harus berjalan,” pungkasnya. 

Baca juga: Menko Polkam RI dan Bupati Aceh Besar Tinjau Sekolah Rakyat di Darussaadah

Berdasarkan penelusuran bahwa proyek timbunan tanah diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya bagian ketiga tentang swakelola.(*)