Kamis, 23 April 2026

Berita Pidie

Pidie Plot Rp2,5 Miliar untuk Timbunan Sekolah Rakyat, Dikerjakan Sistem Swakelola

Pemkab Pidie mengalokasikan Rp2,5 miliar dari APBK-P 2025 untuk timbunan tanah pembangunan Sekolah Rakyat.

Penulis: Muhammad Nazar | Editor: Saifullah
Serambinews.com/Muhammad Nazar
LAHAN SEKOLAH RAKYAT - Pengendara sepeda motor melintas di depan lahan yang akan dibangun gedung untuk Sekolah Rakyat di depan Gedung PCC, Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Minggu (28/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Pemkab Pidie mengalokasikan Rp2,5 miliar dari APBK-P 2025 untuk timbunan tanah pembangunan Sekolah Rakyat.
  • Proyek swakelola ini ditargetkan selesai Desember 2025 sebagai tahap awal sebelum pembangunan gedung senilai Rp200 miliar pada 2026.
  • Meski terkendala banjir bandang dan keterbatasan alat berat, Dinas PUPR memastikan program strategis nasional ini tetap berjalan sesuai aturan.

 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Dana untuk proyek timbunan tanah bagi pembangunan Sekolah Rakyat bersumber dari APBK-P tahun 2025, mencapai Rp2,5 miliar. 

Proyek timbunan itu terus dipacu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie.

Mengingat pada tahun 2026, akan dibangun gedung Sekolah Rakyat dengan anggaran Rp200 miliar.

Proses pembangunan gedung untuk Sekolah Rakyat dengan anggaran Rp200 miliar, akan dilaksanakan sekitar Maret 2026. 

"Kita terus pacu penimbunan tanah di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, karena target kami Desember 2025 harus selesai," kata Pelaksana Harian (Plh) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie, Mutahar, ST, MAP kepada Serambinews.com, Minggu (28/12/2025).

Ia menyebutkan, anggaran untuk penimbunan lokasi Sekolah Rakyat sebesar Rp2,5 miliar, bersumber dari APBK-P 2025, yang dikerjakan sistem swakelola. 

Baca juga: Sekolah Rakyat di Nagan Raya Mulai Dibangun, Bupati TRK Pantau Langsung

Pihak dinas telah melakukan koordinasi dengan Kejari Pidie terhadap kegiatan penimbunan dilakukan secara swakelola

Dan, secara aturan dibolehkan terhadap kegiatan penimbunan.

Ia mengatakan, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat berada di atas lahan seluas lima hektare milik Pemkab Pidie

Saat ini, proses administrasi terhadap legalitas lahan telah selesai dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan BPN Kabupaten Pidie

Pun demikian, koordinasi tetap dilakukan setiap saat. 

“Penimbunan itu sebagai tahapan awal pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan perencanaan,” ujarnya. 

Baca juga: Menko Polkam RI dan Bupati Aceh Besar Tinjau Sekolah Rakyat di Darussaadah

Dikatakan dia, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Pidie, termasuk penimbunan lahan Sekolah Rakyat, menghadapi tantangan akibat banjir bandang terjadi di Pidie. Sehingga Dinas PUPR harus fokus pada pemulihan pasca banjir. 

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved