MDMC Dukung Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera Bentukan DPR RI

Ringkasan Berita:

• Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi kemanusiaan menjadi kunci agar penanganan bencana di Aceh tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan.
• Pembentukan Satgas tersebut juga berkaitan erat dengan hasil rapat koordinasi DPR RI bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang digelar di Aceh.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Musliadi M Tamin menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera dan akan berkantor di Aceh.

Menurut Musliadi, langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara yang konkret dalam memperkuat tata kelola kebencanaan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi seperti Aceh.

“MDMC memandang pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI sebagai langkah strategis yang harus didukung bersama,” kata Musliadi di Banda Aceh, Selasa (6/1/2026).

Ia menilai, sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi kemanusiaan menjadi kunci agar penanganan bencana di Aceh tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan.

Musliadi menjelaskan, pembentukan Satgas tersebut juga berkaitan erat dengan hasil rapat koordinasi DPR RI bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang digelar di Aceh.

“Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan menekankan pentingnya penguatan dukungan fiskal, efektivitas penggunaan anggaran kebencanaan, serta percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana di Aceh,” ujarnya.

Baca juga: Tanpa Badan Rehab–Rekon, Penanganan Bencana Aceh Hanya Retorika

MDMC menilai keterlibatan langsung Kementerian Keuangan menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam memastikan kebijakan fiskal kebencanaan yang responsif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan daerah.

Selain itu, MDMC menegaskan pentingnya paradigma penanganan bencana yang tidak hanya berfokus pada respons darurat, tetapi juga pada upaya pengurangan risiko bencana, penguatan kapasitas masyarakat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkeadilan.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, MDMC menyatakan kesiapan untuk mendukung kerja Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI melalui penyediaan data lapangan, penguatan relawan kebencanaan, pendampingan komunitas terdampak, serta kolaborasi program dengan pemerintah dan parlemen.

MDMC berharap pembentukan Satgas ini menjadi momentum penguatan kebijakan kebencanaan nasional yang lebih terkoordinasi, transparan, dan berorientasi pada keselamatan serta ketahanan masyarakat Aceh.

Sebelumnya diberitakan, DPR RI membentuk Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).

“Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini. Kami berharap nantinya ada perwakilan dari masing-masing kementerian dan lembaga untuk ikut berkantor di sini,” kata Dasco.

Menurut Dasco, keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di satu lokasi diharapkan dapat mempercepat koordinasi serta memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan.

“Dengan demikian, semua bisa terkoordinasi dan perkembangan tugas masing-masing dapat terus diperbarui, sehingga fokus dan langkah kerja menjadi lebih jelas,” ujarnya. (*)