Mendagri Serap Aspirasi Kepala Daerah Aceh untuk Percepat Penanganan Pascabencana

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menampung masukan dan aspirasi dari para kepala daerah se-Provinsi Aceh terkait penanganan pascabencana.

Langkah ini bertujuan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

Dalam arahannya pada Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (10/1/2026), Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Ia ditunjuk sebagai Ketua Satgas dan langsung melakukan langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat normalisasi daerah terdampak.

“Saya membuat checklist tentang normalisasi. Karena kita ingin pemulihan, pemulihan itu artinya menuju normal, target kita,” ujar Mendagri.

Baca juga: Satgas Pimpinan Tito Karnavian Ambil Alih Pemulihan Pascabencana Sumatera

Indikator normalisasi yang dipetakan mencakup aktivasi fungsi pemerintahan, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, kondisi sosial, hingga ketersediaan layanan pendukung seperti listrik, air bersih, dan internet.

Hasil pemetaan menunjukkan Aceh menjadi wilayah dengan tingkat terdampak relatif lebih tinggi dibanding provinsi lain, sehingga membutuhkan perhatian serius.

Mendagri memutuskan menjadikan Aceh sebagai pusat posko nasional untuk Sumatra bagian utara, agar koordinasi lintas kementerian/lembaga dan percepatan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif.

“Ini harus diseriusin betul, agak beda dengan daerah lain. Tanpa mengecilkan daerah lain yang terdampak, kita prihatin juga dengan daerah lain,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa kepemimpinan daerah menjadi kunci dalam menghadapi krisis. “Pemimpin yang kuat lahir ketika di masa krisis,” ujarnya.

Baca juga: Lapor ke Tito Saat ke Aceh Utara, Bupati: Enam Desa Hilang, Korban Banjir Terbanyak di Tiga Provinsi

Dalam rapat, Mendagri meminta seluruh kepala daerah di Aceh menyampaikan data kerusakan secara rinci, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, jembatan, pasar, rumah ibadah, dan infrastruktur dasar lainnya.

Data ini akan dibahas dalam rapat lintas kementerian.

Terkait anggaran, Mendagri memastikan pemerintah pusat akan mempercepat penyaluran dana bagi daerah terdampak sebagai modal awal percepatan penanganan.

Ia juga menekankan pentingnya pelindungan sosial, termasuk percepatan pendataan untuk bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan program Kartu Prakerja.

Kepala daerah diminta memanfaatkan jaringan hingga tingkat desa agar pendataan akurat dan tepat sasaran.