Ikut Rapat di Jakarta, Mualem: Pemulihan Aceh Harus Dimulai dari Sektor Ekonomi dan Infrastruktur

Ringkasan Berita:

• Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan pemulihan pascabencana Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur agar kehidupan masyarakat segera normal.
• Ia meminta kejelasan mekanisme rehabilitasi, masa transisi darurat ke pemulihan, serta dukungan pusat agar tetap optimal hingga kondisi Aceh pulih sepenuhnya.
• Hal tersebut disampaikan dalam Rakor Satgas Pascabencana Sumatera yang dipimpin Mendagri di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan bahwa pemulihan pascabencana di Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur. Ia meyakini dua sektor tersebut menjadi hal penting agar kehidupan masyarakat di wilayah terdampak segera normal.  

“Kami meyakini bahwa pemulihan Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur agar penghidupan masyarakat serta akses wilayah dapat kembali normal. Sementara sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi dalam membangun kembali harapan dan masa depan masyarakat Aceh,” kata Mualem.

Hal itu disampaikan Mualem dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut Mualem juga turut menyampaikan sejumlah hal terkait kondisi dan penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh.

Di mana, Mualem berharap penanganan pascabencana di Aceh mendapat penjelasan dari Pemerintah Pusat mengenai mekanisme yang saat ini dikoordinasikan oleh Satgas nasional.

“Termasuk tahapan penugasan serta dukungan sektoral yang akan diberikan kepada Pemerintah Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.

Mualem juga menanyakan mengenai masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan, hal itu mengingat hingga saat ini masih terdapat wilayah terdampak di Aceh yang penanganannya belum sepenuhnya tuntas.

“Di sisi lain, dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P harus segera ditetapkan, sementara masa tanggap darurat belum sepenuhnya berakhir. Kami khawatir apabila memasuki masa transisi, dukungan dan perhatian nasional menjadi kurang optimal,” sebutnya.

Hal itu, kata Mualem, juga berkaitan dengan akan masuknya bulan suci Ramadhan, di mana kebutuhan masyarakat meningkat secara signifikan.

“Selama masa tanggap darurat, Pemerintah Aceh telah menerapkan kebijakan pembebasan barcode SPBU sehingga distribusi BBM dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan antrean di setiap SPBU di Aceh,” katanya.

Lebih lanjut, Mualem menyebut, bahwa Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh telah dioperasionalkan sepanjang masa darurat dan terbukti sangat membantu kelancaran mobilitas di wilayah terdampak. 

Ia berharap kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilanjutkan pada masa transisi hingga kondisi Aceh benar-benar pulih dan stabil seperti sedia kala.

Baca juga: Jusuf Kalla Bongkar Rahasia Perdamaian Aceh, Kalau Mualem Tak Mau Senjata Tetap Meletus

Diketahui, rakor yang dipimpin Mendagri Muhammad Tito Karnavian ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga anggota Satgas serta pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.