Pengelolaan BTT Aceh Dinilai Baik, Akademisi USK Ingatkan Bahaya Hoaks Kebencanaan

Pengelolaan BTT Aceh Dinilai Baik, Akademisi USK Ingatkan Bahaya Hoaks Kebencanaan

SERAMBINEWS,COM, BANDA ACEH - Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr Effendi Hasan MA, menilai pengelolaan dan penyaluran Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana telah berjalan dengan baik, terkoordinasi, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak. 

Di saat yang sama, ia mengingatkan publik agar mewaspadai maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks yang berpotensi menyesatkan opini publik.

Menurut Dr Effendi, dalam perspektif tata kelola keuangan daerah, BTT merupakan instrumen fiskal yang sangat krusial karena dirancang untuk menjamin kecepatan respons, fleksibilitas anggaran, serta keberlanjutan pelayanan publik dalam situasi darurat. 

Ia menilai Pemerintah Aceh telah menunjukkan kapasitas kelembagaan yang memadai dalam memastikan dana BTT dapat disalurkan secara tepat waktu dan sesuai dengan mandat regulasi.

“Pengelolaan BTT tidak mudah, karena berada di persimpangan antara tuntutan kecepatan dan prinsip akuntabilitas. Dalam hal ini, Pemerintah Aceh patut diapresiasi karena mampu menjaga keseimbangan tersebut dalam situasi yang penuh tekanan,” ujar Dr Effendi, kepada Serambinews.com, Senin (19/1/2026).

Baca juga: Pemerintah Aceh Tegaskan Panitia Seleksi JPT Bekerja Profesional

Meski demikian, ia menegaskan bahwa ruang evaluasi tetap harus dibuka. 

Kritik akademik, menurutnya, merupakan bagian penting dari mekanisme pembelajaran kebijakan (policy learning) guna memperkuat tata kelola keuangan daerah ke depan. 

Namun, evaluasi tersebut seharusnya diarahkan pada penyempurnaan sistem, seperti penguatan transparansi, dokumentasi kebijakan, dan komunikasi publik, bukan pada personalisasi kesalahan atau upaya delegitimasi institusi.

Disis lain, Dr Effendi juga menyatakan dukungan terhadap upaya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, khususnya terkait isu kebencanaan dan anggaran publik.

Ia menilai isu-isu tersebut kerap menjadi sasaran distorsi informasi ketika dilepaskan dari konteks regulasi dan data yang utuh.

“Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi, tetapi penyebaran informasi yang tidak diverifikasi dan cenderung menyalahkan pemerintah tanpa dasar empiris justru berbahaya,”

“Hal ini tidak hanya mencederai diskursus publik, tetapi juga berpotensi menghambat upaya penanganan bencana itu sendiri,” tegasnya.

Dr Effendi menekankan pentingnya literasi kebijakan dan literasi anggaran di tengah masyarakat, agar publik mampu membedakan antara kritik berbasis data dan opini yang dibangun atas asumsi atau kepentingan tertentu. 

Dalam konteks ini, peran akademisi, media, dan masyarakat sipil menjadi sangat strategis untuk menjaga kualitas ruang publik.