Mahasiswa Soroti Rencana Pembelian Mobil Dinas Bupati Aceh Singkil Rp 2,6 Miliar: Baru Saja Bencana

Ringkasan Berita:

• Elemen mahasiswa Aceh Singkil menyoroti rencana pembelian mobil dinas Bupati senilai Rp 2,6 miliar pada tahun 2026.
• Kebijakan tersebut dinilai minim empati, karena masyarakat baru saja terdampak bencana.
• Mahasiswa mendesak Pemkab membatalkan rencana pembelian mobil dinas dan meminta DPRK mencoret pos anggaran tersebut dari APBK 2026.
• Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil membenarkan rencana pembelian mobil masuk dalam usulan APBK 2026 dan menjadi salah satu penyebab pembahasan APBK buntu (deadlock).

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Dede Rosadi I Aceh Singkil 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Elemen mahasiswa sorot rencana pembelian mobil dinas Bupati Aceh Singkil, senilai Rp 2,6 miliar pada tahun 2026 ini. 

Lantaran kebijakan tersebut dinilai minim empati ketika masyarakat Aceh Singkil, baru saja didera bencana hidrometeorologi. 

"Mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk kendaraan dinas sebagai potret kebijakan yang kehilangan kepekaan sosial. Di banyak desa, warga masih berjuang memperbaiki rumah, sawah, dan fasilitas umum yang rusak," kata Ketua Forum Mahasiswa Aceh Singkil Ahmad Fadil Lauser Melayu, Selasa (27/1/2026).  

Menurutnya angka Rp 2,6 miliar bukan sekadar persoalan administrasi anggaran, tetapi simbol dari orientasi kekuasaan yang lebih mengutamakan kenyamanan elite dibanding keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

"Ketika masyarakat masih membersihkan lumpur dan menata kembali kehidupan yang porak-poranda, pemerintah lokal justru sibuk merancang fasilitas baru bagi pejabatnya," tukasnya.

Ahmad Fadil Lauser Melayu mengatakan  anggaran daerah seharusnya difokuskan pada pemulihan pascabencana. 

Antara lain perbaikan infrastruktur dasar, pemulihan ekonomi rakyat, serta jaminan kesehatan dan pendidikan bagi korban banjir. 

Baca juga: Kualitas Pendidikan Aceh Singkil Ditargetkan Masuk 10 Besar Aceh, Ini Langkah MPK

Minim Empati

Kritik sama disampaikan Ketua Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Aceh Singkil, M Yunus. 

Rencana pembelian mobil dinas dinilainya merupakan pemborosan anggaran serta minim empati terhadap kondisi masyarakat.

"Rencana belanja kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah itu tidak sejalan dengan realitas sosial dan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas, terlebih Aceh Singkil baru saja menghadapi bencana banjir," ujarnya. 

M Yunus bahkan menilai rencana pembelian mobil dinas bertentangan dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, membatalkan rencana pembelian mobil dinas. 

Kepada DPRK Aceh Singkil, mahasiswa juga meminta mencoret pos anggaran pengadaan mobil dinas bupati dari pembahasan APBK 2026. 

"DPRK kami minta tidak menjadi bagian dari politik anggaran yang boros dan tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat," tukasnya.

Baca juga: Bupati Aceh Selatan Mirwan Tolak Beli Mobil Dinas

Masuk Usulan APBK 2026