Pasca Banjir, Disdukcapil Aceh Timur Cetak 12 Ribu Dokumen Kependudukan

Ringkasan Berita:

• Pemkab Aceh Timur bergerak cepat memulihkan administrasi warga terdampak banjir bandang akhir November 2025.
• Disdukcapil telah mencetak 12.000 dokumen kependudukan baru, mayoritas berupa Kartu Keluarga (KK) dan sekitar 4.000 KTP.
• Layanan administrasi kembali aktif 7 hari usai lumpuh akibat banjir, dengan sistem jemput bola ke desa-desa terdampak.
• Upaya ini mendapat dukungan penuh dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, yang sudah 2 kali turun langsung ke lapangan untuk mempercepat proses cetak dokumen.

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bergerak cepat memulihkan administrasi warga yang terdampak bencana banjir bandang  pada akhir November 2025 lalu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Timur telah mencetak  12.000 dokumen kependudukan baru, menggantikan dokumen masyarakat yang hilang dan rusak akibat terendam banjir.

Kepala Disdukcapil Aceh Timur, Faisal merincikan bahwa mayoritas dokumen yang diterbitkan ulang adalah Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Kami telah mencetak 12 ribu lembar KK dan sekitar 4.000 lembar KTP masyarakat yang terdampak banjir. Pelayanan kami juga langsung aktif usai tujuh hari lumouh akibat banjir," paparnya, saat dikonfirmasi Serambinews.com, pada Kamis (29/1/2026).

Dukcapil juga gencar melakukan pelayanan jemput bola usai banjir bandang ini, para petugas capil langsung turun ke desa-desa terdampak untuk mengurus dan membuka pelayanan Adminduk.

Upaya ini juga dapat dukungan penuh dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri.

"Tim kemendagri sudah dua kali turun langsung ke lapangan untuk membantu percepatan proses cetak dokumen. Kehadiran mereka sangat krusial dalam mempercepat pemulihan administrasi warga," tambah Faisal.

Pemulihan Dokumen Masyarakat

Sementara itu Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menegaskan bahwa pemulihan dokumen masyarakat merupakan langkah untuk pasti untuk mempermudah warga, karena dokumen tersebut merupakan syarat mutlak agar masyarakat bisa mengakses stimulus bahkan persyaratan lainnya yang dibuka oleh pemerintah.

"Dokumen mulai dari KTP dan KK itu adalah hal yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama selama bernegara karena pemerintah akan membuka banyak peluang dan bantuan yang syaratnya membutuhkan KTP dan KK," jelasnya.

Bagi korban banjir yang datanya hilang, mekanisme pengurusan juga dibuat sangat mudah, warga cukup menyebutkan indetitas atau nomor NIK, kemudian data diproses daring oleh petugas.

 Setelah itu, dokumen yang valid langsung dicetak dan diserahkan kepada yang bersangkutan. (*)