Penanganan Bencana di Pijay Lambat

Ringkasan Berita:

• Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya menilai penanganan bencana banjir yang dilakukan oleh Pemkab setempat dinilai lambat. 
• Saat ini kebijakan diambil Bupati Pidie Jaya lebih bersifat asumtif, dan tidak berdasarkan kondisi faktual dilapangan. 
• Perpanjangan masa darurat justru memperlihatkan ketidaktahuan Pemkab tentang manajemen bencana

Huntara sudah selesai dikerjakan, tapi tidak bisa digunakan. Ini menunjukkan kekacauan koordinasi dan lemahnya kepemimpinan daerah dalam mengelola pascabencana. DEDI SAPUTRA, Koordinator Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya menilai penanganan bencana banjir yang dilakukan oleh Pemkab setempat dinilai lambat. Karena, sesuai fakta ditemukan di lapangan menunjukkan ketidakmampuan dan ketidaksiapan kepala daerah dalam mengelola krisis. 

Koordinator Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya, Dedi Saputra kepada Serambi, Sabtu (31/1/2026) mengatakan, kebijakan yang diambil dakan penanganan pascabanjir justru memperlihatkan kebingungan arah. Selain itu juga lemahnya pemahaman terhadap tahapan penanggulangan bencana.

Ia menyebutkan, saat ini kebijakan diambil Bupati Pidie Jaya lebih bersifat asumtif, dan tidak berdasarkan kondisi faktual di lapangan. “Apa yang dilakukan bupati hari ini mencerminkan ketidakmampuan membaca situasi. Kebijakan diambil tanpa berpijak pada realitas korban. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk kegagalan dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya. 

Dedi menilai, keputusan memperpanjang masa tanggap darurat hingga lima kali yang dinilai sudah tidak relevan.  Menurutnya, fase darurat sudah lama berakhir, namun Pemkab gagal beralih ke tahap yang lebih penting. Adalah tahapan recovery dan rekonstruksi pascabanjir bandang.

“Perpanjangan masa darurat justru memperlihatkan ketidaktahuan Pemkab tentang manajemen bencana. Saat ini, yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan, pembangunan kembali, bukan status darurat yang berkepanjangan tanpa kejelasan,” katanya.

Selain itu, kata Dedi, ia mengingatkan bahwa keterlambatan masuk ke fase recovery berpotensi membuat dana Belanja Tidak Terduga atau BTT tidak efektif dan rawan tidak tepat sasaran. 

Untuk itu, penggunaan BTT yang sudah digunakan hendaknya segera dipublikasi secara terbuka kepada masyarakat. “Penggunaan BTT harus transparan. Jangan sampai anggaran besar habis tanpa dampak nyata bagi korban. Warga berhak mengehui kemana saja dana itu digunakan,” sebutnya. 

Dikatakannya, berdasarkan temuan di lapangan oleh Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya, yang mencatat bahwa sebagian besar warga terdampak banjir justru memilih bertahan dan kembali ke tempat tinggal mereka, bukan direlokasi. 

Namun ironisnya, kebutuhan utama seperti pembersihan permukiman justru tidak menjadi prioritas Pemkab Pidie Jaya. Tak hanya itu, sejumlah hunian sementara atau huntara yang sudah selesai dibangun, saat ini belum kunjung ditempati korban banjir. 

Tentunya inj, sebagai bukti nyata buruknya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan Pemerintah Pusat. “Huntara sudah selesai dikerjakan, tapi tidak bisa digunakan. Ini menunjukkan kekacauan koordinasi dan lemahnya kepemimpinan daerah dalam mengelola pascabencana,” jelas Dedi.

Makanya, Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya mengkritik keras sikap Pemkab Pijay yang dinilai lebih sibuk dengan kegiatan seremonial ketimbang kerja nyata di lapangan.

Kata Dedi, rakyat tidak butuh seremonial. Saat ini yang dibutuhkan adalah pemulihan nyata. Jika bupati terus mempertontonkan ketidaksiapan seperti ini, maka penderitaan korban akan terus berlanjut tanpa bertepi. 

Ia menambahkan,  Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya mendesak Pemkab untuk segera melakukan evaluasi total, dan  menghentikan pendekatan simbolik. 

Juga fokus pada pemulihan nyata yang berpihak kepada masyarakat terdampak banjir. “Jika Pemkab terus gagal membaca situasi, maka rakyat berhak mempertanyakan kapasitas kepemimpinan Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi” pungkasnya.(naz)

Belum Pulih Total

Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi MA mengungkapkan, seluruh kebijakan penanganan bencana banjir dilakukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Selain itu, juga mengacu pada status darurat yang kini masih berlaku berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi teknis BPBD Pijay, Bappeda dan OPD terkait.

Menurutnya, sejak awal bencana, Pemkab bersama Pemerintah Pusat sudah melakukan berbagai langkah penanganan darurat dan pemulihan, mulai dari evakuasi, pendirian posko, penyaluran logistik, pelayanan kesehatan dan penyediaan hunian sementara (huntara). 

Dikatakan, seluruh kebijakan tersebut diambil bukan berdasarkan asumsi, melainkan atas dasar kondisi objektif di lapangan, termasuk masih adanya warga terdampak banjir dan genangan berulang di sejumlah wilayah.

Menurutnya, saat ini infrastruktur kritis seperti jalan nasional dan provinsi, jembatan, saluran sungai, drainase dan tanggul pengendali banjir belum sepenuhnya pulih seratus persen. 

Untuk itu, diperlukan penanganan bertahap dan terintegrasi, yang dilaksanakan melalui sinergi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

" Ancaman banjir susulan akibat cuaca ekstrem masih tergolong tinggi, sehingga penetapan dan perpanjangan status darurat dipandang sebagai langkah preventif untuk melindungi keselamatan masyarakat," ungkapnya.(naz)