Bupati Aceh Singkil Diminta Ingatkan Jajarannya tak Buat Kebijakan Kontroversial

Ringkasan Berita:

• Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon diminta ingatkan jajarannya agar tidak membuat kebijakan kontroversial.
• Salah satunya dengan memastikan kebijakan berdasarkan kebutuhan ril masyarakat.
• Menurut Surya, kebijakan pemerintah daerah seharusnya lahir dari kebutuhan riil masyarakat. 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Dede Rosadi I Aceh Singkil 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon diminta ingatkan jajarannya agar tidak membuat kebijakan kontroversial. 

Hal itu untuk meminimalisir sorotan dan kritik publik. 

Salah satunya dengan memastikan kebijakan berdasarkan kebutuhan ril masyarakat. 

"Kami meminta Bupati Aceh Singkil, mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan daerah agar lebih berhati-hati dalam merumuskan dan mengeluarkan kebijakan publik," kata Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Aceh Singkil Surya Padli, Minggu (1/2/2026).

Menurut Surya, kebijakan pemerintah daerah seharusnya lahir dari kebutuhan riil masyarakat. 

Kemudian melalui kajian yang matang, bukan keputusan yang terburu-buru, sehingga tidak berpotensi menimbulkan polemik di ruang publik.

Baca juga: Hari Ini, Tujuh Kecamatan di Aceh Singkil Diprediksi Diguyur Hujan

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Belakangan ini sebut Surya, banyak kebijakan yang dikeluarkan justru menjadi sorotan publik dan menimbulkan kegaduhan. 

"Ini menunjukkan lemahnya proses perencanaan dan minimnya pelibatan masyarakat,” ujarnya.

Bupati sebagai kepala daerah, kata Surya  memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan seluruh jajarannya bekerja sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berpihak pada kepentingan rakyat.

Agar tidak terulang Liga Mahasiswa untuk Demokrasi mendorong Pemerintah Aceh Singkil, membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, mahasiswa, dan elemen sipil lainnya sebelum menetapkan kebijakan strategis.

Sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak lagi menjadi sumber konflik maupun kontroversi.

“Pemerintah daerah harus belajar dari kritik publik, kebijakan jangan mencederai kepercayaan masyarakat,” demikian Surya Padli.(*)

Baca juga: Nurul Akmal, Curhat Jadi PPPK Paruh Waktu