Masyarakat di 3 Wilayah Aceh Gelar Demonstrasi

Pernyataan tersebut disampaikan wakil rakyat ketika mendapat desakan dari massa yang melakukan unjuk rasa ke kantor DPRK setempat di kawasan Kampung Baru, Singkil Utara. "Bahwa interplasi ini akan kami bahas agar proses interplasi itu tidak cacat hukum," kata Ketua DPRK Aceh Singkil Amaliun. Sebelumnya Amaliun, dan dua wakil ketua DPRK Aceh Singkil yaitu Darto serta Wartono menyatakan setuju menggunakan hak interpelasi. 

Minta pemerintah penuhi janji

Di Bireuen, sekitar 30 warga setempat yang menamakan diri  Gerakan Aliansi Masyarakat Bireuen, Senin (9/2/2026), menggelar aksi demonstrasi ke gedung DPRK Bireuen. Para warga awalnya  di depan pintu gerbang yang dijaga aparat keamanan menyampaikan orasinya. Sejumlah warga membawa kertas karton bertuliskan antara lain “Dana Kompensasi Rp 1,6 juta belum diterima korban banjir dan sejumlah pesan lainnya.”  Koordinator pendemo, Iskandar dengan nama panggilan Tuih dengan pengeras suara di atas mobil truk bak terbuka sejenis Colt Diesel  meminta DPRK mengawal kebijakan pemerintah. Adapun tuntutan yang disampaikan menyangkut Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian

Tetap (Huntap)  bagi korban banjir, kemudian peran anggota DPRK Bireuen dalam mengawal pemerintah. Adapun butir tuntutan antara lain: penyediaan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir, mendesak DPRK Bireuen membentuk Pansus  bencana  guna

mengusut  secara menyeluruh perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban penanganan banjir.

Kemudian melakukan audit total dan investigasi independen  terhadap seluruh anggaran bencana, penghentian ancaman dan intimidasi terhadap keuchik dan camat, penghentian aktivitas perusakan  hutan serta pencabutan izin  perusahaan  yang terbukti melanggar hukum, evaluasi terhadap  RTRW Bireuen khususnya terkait penetapan kawasan industri dan mendesak  DPRK Bireuen  untuk memproses  pemakzulan Bupati Bireuen apabila melanggar hukum. Setelah berorasi sekitar 30 menit lebih, Ketua DPRK Bireuen bersama sejumlah anggota menemui para warga di pintu gerbang.

Penambang rakyat di Nagan demo ke DPRK

Sementara itu, penambang rakyat di Kabupaten Nagan Raya melancarkan aksi demo ke DPRK setempat, Senin (9/2/2026). Massa berjumlah sekitar 500 orang itu, menyampaikan tuntutan menolak penutupan tambang emas yang saat ini dilancarkan pihak Polri bersama TNI dan Pemda.

Aksi unjuk rasa tersebut mulai pukul 12.00 WIB dan massa datang dengan kendaraan roda empat dan dua serta turut membawa pengeras suara menggunakan mobil truk trado. Demo tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolsian dari Polres Nagan Raya serta TNI dan Brimob serta Satpol PP.

Massa turut membawa sejumlah tulisan menyuarakan aspirasi menambang emas secara tradisional merupakan pekerjaan hari-hari warga. Massa sebelumnya meneriakan yel-yel di luar pagar, setelah beberapa saat massa diberikan masuk ke dalam perkarangan DPRK.(yus/de/riz)