Masyarakat di 3 Wilayah Aceh Gelar Demonstrasi

Ringkasan Berita:

• Di Singkil, demonstran mendesak DPRK memakzulkan bupati dengan tudingan penyalahgunaan wewenang dan kebijakan tidak prorakyat.
• Di Bireuen, warga menuntut pemerintah memenuhi janji bantuan banjir serta transparansi anggaran.
• Di Nagan Raya, ratusan penambang rakyat menolak penutupan tambang emas yang dianggap mengancam mata pencaharian mereka.

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Gelombang aksi massa mengguncang tiga wilayah di Aceh, Senin (9/2/2026). Di Singkil, demonstran mendesak DPRK memakzulkan bupati dengan tudingan penyalahgunaan wewenang dan kebijakan tidak prorakyat. Di Bireuen, warga menuntut pemerintah memenuhi janji bantuan banjir serta transparansi anggaran. Sementara di Nagan Raya, ratusan penambang rakyat menolak penutupan tambang emas yang dianggap mengancam mata pencaharian mereka.

Massa demonstran merangsek masuk ke teras kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Senin (9/2/2026). Kelompok massa itu menamakan diri Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil. Kekuatan massa juga mendapat sokongan dari kaum ibu-ibu serta warga yang mengaku tim sukses pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon-Hamzah Sulaiman.

Di halaman kantor wakil rakyat, massa sempat terlibat saling dorong dengan aparat kemana yang berjaga. Aksi saling dorong berhasil diredam, setelah massa dan pimpinan serta anggota DPRK Aceh Singkil, sepakat duduk bersama di lantai teras untuk mendengarkan orasi. Dalam orasinya massa mendesak DPRK Aceh Singkil, melakukan pemakzulan terhadap bupati. 

"Kami minta makzulkan Bupati Aceh Singkil, karena kami anggap tidak mampu dan tidak becus menangani daerah ini," teriak M Yunus  orator unjuk rasa. Menurut pengunjuk rasa, ada sejumlah alasan pemakzulan dapat dilakukan DPRK Aceh Singkil terhadap bupati. Antara lain dugaan praktek jual beli jabatan. Massa mengaku mengantongi bukti atas tudingannya itu.

"Kami tidak menuduh jika aparat keamanan berani tangkap kami serahkan buktinya," tegas demonstran. Persoalan berikutnya adalah usulan pembelian mobil dinas bupati senilai Rp 2,6 miliar. 

Langkah itu menurut pengunjuk rasa mencerminkan tidak ada rasa empati dari seorang kepala daerah terhadap masyarakatnya yang baru saja didera bencana hidrometeorologi. Semestinya anggaran digunakan untuk pemulihan banjir, tetapi malah dianggarkan untuk beli mobil dinas baru. Lalu, soal bantuan presiden senilai Rp 4 miliar dinilai tak transparan dan disinyalir menjadi lahan bacakan. 

Massa mendesak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan bantuan persiden tersebut. Lebih-lebih bantuan tersebut untuk penanganan bencana, semestinya tidak boleh sedikitpun diselewengkan.

"Mendesak DPRK Aceh Singkil merekomendasikan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan investigasi menyeluruh terhadap kebijakan penyimpangan dalam penggunaan bantuan persiden senilai Rp 4 miliar," kata M Yunus, orator unjuk rasa. 

Salah satu yang disoal demonstran adalah dana bantuan senilai Rp 1,7 miliar dari total bantuan presiden Rp 4 miliar yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil. Bantuan tersebut, kata demonstran, digunakan untuk membeli seragam anak sekolah. Namun anehnya pembelian seragam dilakukan secara serampangan. Terbukti ukuran seragam tidak sesuai dengan tubuh anak sekolah yang menerima bantuan. "Pakaian dan sepatu yang dibeli ukurannya keci, ketika dipakai tidak bisa dikancingkan. Kami menduga barang lama," teriak massa. 

Persoalan lain terkait lambanya pengesahan APBK Aceh Singkil 2026, program plasma yang tidak terealisasi serta penegakan hukum yang dinilai tumpang tindih. Berikutnya yang melatar belakangi massa unjuk rasa mendesak pemakzulan adalah pembelian lahan lokasi sekolah rakyat di tanah milik putra bupati, lantaran dinilai banyak kejanggalan dalam pembelian tanah. 

Antara lain tanah yang dibeli merupakan milik putra bupati. Hal itu bukan mengada-ngada tetapi pengakuan dari bupati sendiri. Kejanggalan berikutnya soal harga tanah, yang disinyalir mencapai Rp 200 juta per hektare. Menurut demostran harga tersebut tidak wajar, lantaran di dalamnya tidak ada tanaman sawit atau tanaman produktif lainnya. 

"Sekolah rakyat kacau, masak tanah untuk sekolah rakyat tanah anak bupati tanah kosong Rp 200 juta," teriak pengunjuk rasa. Pemakzulan menurut peserta aksi dapat dimulai dari pengajuan hak interpelasi. Kemudian berlanjut dengan hak angket.  

"DPR jangan takut kami di depan kita makzulkan bupati," kata Mustafa peserta unjuk rasa yang mengaku merupakan tim sukses dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon-Hamzah Sulaiman. 

Interplasi 

Sementara itu pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, menyatakan setuju menggunakan hak interpelasi kepada Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon.