Ramai OTT KPK, Ini Saran MaTA untuk Pengawasan PN, Pajak dan Bea Cukai di Aceh

Langkah-langkah itu dapat diwujudkan seperti, semua rencana pembangunan dan anggaran Aceh mudah diakses oleh warga, ruang partisipasi dibuka secara lebar lebar, sehingga rakyat tahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.

“Rakyat (mestinya) tahu ke mana saja uang digunakan pemerintah, membangun keadilan dan hukum yang benar-benar adil. Sehingga siapa pun menyalahi, dapat bertanggung jawab atas kecurangan atau kesalahan dalam menjalankan mandat yang telah diberikan,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK melakukan 'hattrick' OTT terhadap sejumlah pejabat di Indonesia dalam sepekan lalu. 

Mulai dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin. Kemudian, OTT di Jakarta yang menyasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta yang ketiga OTT terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok.(*)