Mendagri Akui Pendataan Korban Banjir di Aceh Tamiang Lambat, Ini Penyebabnya

Ringkasan Berita:

• Pendataan korban banjir di Aceh Tamiang dinilai lambat dan tidak valid, sehingga bantuan perbaikan rumah dari pemerintah belum tersalurkan.
• Mendagri Tito Karnavian mengakui adanya masalah pendataan.
• Ia menyarankan strategi pendataan bergelombang, agar data yang sudah terkumpul segera diproses sehingga warga tak terlalu lama tinggal di tenda.
• Tito menjelaskan, dampak banjir di Aceh Tamiang bersifat sporadis, berbeda dengan tsunami 2004 yang terjadi di satu hamparan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Proses pendataan korban banjir di Aceh Tamiang dinilai lambat dan tidak valid.

Hal ini menyebabkan penyaluran bantuan perbaikan rumah yang dijanjikan pemerintah untuk masyarakat Aceh Tamiang belum terpenuhi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ketika dikonfirmasi hal ini tidak membantah.

Dia mengakui pendataan berjalan lambat dan sempat ditemukan satu nama masuk dalam pendataan sebanyak sebelas kali.

"Ada yang sebelas kali masuk pendataan, tapi bukan disengaja, karena kerja dalam keadaan panik," kata Tito Karnavian ketika ditemui di sela kunjungan ke Aceh Tamiang, Kamis (18/2/2026) petang kemarin.

Tito memaklumi hal ini karena diakuinya dampak kerusakan banjir terjadi secara sporadis. 

"Mohon maaf ini berbeda dengan tsunami 2004 yang satu hamparan, di Aceh Tamiang ini sporadis. Ada daerah yang terlihat tidak bermasalah, begitu kita masuk justru bermasalah," ungkapnya.

Kondisi inilah yang membuat Pemkab Aceh Tamiang kesulitan ketika melakukan pendataan.

Namun, dia sudah menyarankan strategi pendataan secara bergelombang.

Artinya, data yang sudah terkumpul langsung dikirim untuk diproses lebih lanjut.

"Seberapa dapatnya dulu, karena kita ingin tidak ada lagi masyarakat tinggal di tenda," sambungnya.

Baca juga: Besok, Mendagri Tito Dijadwalkan Buka Puasa Bersama Pengungsi di Aceh Tamiang

Tito meminta masyarakat tidak panik karena takut tidak menerima bantuan.

Strategi bergelombang ini diakuinya justru membantu masyarakat mendapatkan bantuan tanpa terkecuali.

"Kalau belum dapat, nanti diajukan lagi. Begitu seterusnya sampai tidak ada lagi yang di tenda," kata Tito.

Tito mengulangi untuk rumah rusak berat disediakan dua pilihan, yakni tinggal di Huntara yang telah disiapkan dan menyewa rumah atau menumpang di rumah keluarga dengan kompensaai uang Rp 1,8 juta untuk tiga bulan.

Untuk menghindari pendataan ganda, dia sudah menyarankan Pemkab Aceh Tamiang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). (*)