Pemkab Aceh Utara Siapkan 7 Lokasi Huntap

Ringkasan Berita:

• Pemkab Aceh Utara menyiapkan tujuh lokasi huntap bagi korban banjir dari 22 gampong di Kecamatan Langkahan
• Camat Langkahan menyebutkan, jumlah warga yang akan direlokasi mencapai 723 kepala keluarga yang selama ini tinggal di kawasan rawan banjir
• Pemkab Aceh Utara saat ini belum memiliki kemampuan keuangan untuk pembebasan atau ganti rugi lahan. Karena itu, kita masih menunggu dukungan dari Pemerintah Aceh

Syarat lokasi relokasi harus bebas dari zona merah banjir. Salah satunya jarak lokasi dari bibir sungai minimal lebih dari 100 meter. REZA ICHWAN, Camat Langkahan

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Pemkab Aceh Utara menyiapkan tujuh lokasi hunian tetap (huntap) bagi korban banjir dari 22 gampong di Kecamatan Langkahan. Pembangunan huntap merupakan penanganan jangka panjang pascabencana banjir besar akhir 2025 lalu.

Camat Langkahan, Reza Ichwan MAP kepada Serambi, Rabu (20/5/2026), menyebutkan, jumlah warga yang akan direlokasi mencapai 723 kepala keluarga yang selama ini tinggal di kawasan rawan banjir.

“Relokasi ini merupakan langkah penanganan jangka panjang bagi warga terdampak banjir yang selama ini tinggal di daerah rawan genangan,” ujar Reza.

Ia menjelaskan, tujuh lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pembangunan huntap berada di Leubok Pusaka, Rumoh Rayeuk, Geudumbak, Gampong Blang, Alue Dua, Krueng Lingka, dan Buket Linteung.

Namun, hingga saat ini, dari tujuh lokasi tersebut baru kawasan Buket Linteung yang sudah memiliki lahan siap bangun. Sementara enam lokasi lainnya masih menunggu proses pembebasan lahan dari Pemerintah Aceh.

Menurut Reza, rencana relokasi tersebut merupakan hasil rapat bersama unsur pimpinan daerah, Kantor Pertanahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Selain pembangunan huntap relokasi, pemerintah juga merencanakan pembangunan hunian tetap di lokasi rumah warga terdampak yang mengalami kerusakan berat maupun hanyut akibat banjir.

Dalam menentukan lokasi relokasi, pemerintah menetapkan sejumlah syarat agar kawasan baru benar-benar aman dari ancaman banjir di masa mendatang.

“Syarat lokasi relokasi harus bebas dari zona merah banjir. Salah satunya jarak lokasi dari bibir sungai minimal lebih dari 100 meter,” katanya.

Reza menambahkan, pemerintah juga akan membantu proses administrasi perpindahan penduduk apabila lokasi relokasi berada di luar desa asal warga. “Kalau lokasi relokasi berada di luar desa asal warga, maka administrasi perpindahan penduduk juga akan dibantu pemerintah,” ujarnya.

Saat ini, pembangunan huntap di Buket Linteung mulai memasuki tahap awal berupa pemasangan bouwplank sebagai penanda ukuran dan lokasi pembangunan rumah. Lahan tersebut merupakan aset hibah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.(jaf)

Anggaran Terbatas

Sementara itu, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama percepatan pembangunan huntap di lokasi lainnya.

“Pemkab Aceh Utara saat ini belum memiliki kemampuan keuangan untuk pembebasan atau ganti rugi lahan. Karena itu, kita masih menunggu dukungan dari Pemerintah Aceh,” jelas Camat Langkahan, Reza Ichwan.

Berdasarkan data sementara penanganan pascabanjir, pemerintah mencatat sebanyak 2.251 kepala keluarga menetap di hunian sementara (huntara). Selain itu, terdapat 1.075 KK  dalam kategori rehabilitasi dengan skema Dana Tunggu Hunian (DTH).