Pacu Pemulihan Aceh, Wagub Fadhlullah Minta Dukungan Huntap ke BP BUMN

Ringkasan Berita:

• Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, melakukan silaturahmi dan diskusi strategis terkait progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh bersama pimpinan BP BUMN
• Fadhlullah menjelaskan, pada rencana awal terdapat dukungan pembangunan huntara di Aceh sekitar 12 ribu unit dari BP BUMN. 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, melakukan silaturahmi dan diskusi strategis terkait progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh bersama pimpinan BP BUMN di Kantor Kementerian BUMN/BP BUMN, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wagub Fadhlullah diterima langsung oleh Wamen BUMN Dony Oskaria dan Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata. 

Pertemuan membahas penyesuaian arah dukungan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

Fadhlullah menjelaskan, pada rencana awal terdapat dukungan pembangunan huntara di Aceh sekitar 12 ribu unit dari BP BUMN. 

Baca juga: Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Minta Dukungan Komisi VI DPR RI Perkuat BPKS Sabang

Namun dalam perkembangannya, pembangunan huntara oleh pemerintah melalui BNPB dan Kementerian PUPR telah berjalan cukup masif.

Sementara, kata Fadhlullah, saat ini kontribusi BP BUMN tercatat baru terealisasi sekitar seribu lebih unit huntara. 

“Karena itu, Pemerintah Aceh mengusulkan agar rencana awal pembangunan huntara dapat dialihkan untuk mendukung pembangunan huntap yang lebih permanen bagi masyarakat,” ujarnya. 

Ia menegaskan, Pemerintah Aceh telah menyiapkan lokasi untuk pembangunan huntap sehingga program dapat segera dipercepat apabila dukungan dialihkan.

Menanggapi usulan tersebut, Dony Oskaria menyatakan persetujuannya dan menyebut pihaknya akan segera melakukan perhitungan serta kalkulasi kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan huntap di Aceh.

Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi Pemerintah Aceh dengan BP BUMN guna memastikan penanganan pascabencana tidak hanya bersifat sementara, tetapi berorientasi pada hunian permanen yang layak bagi masyarakat terdampak.(*)