Wagub Fadhlullah Pastikan Aceh Siap Sukseskan Program 3 Juta Rumah

Ringkasan Berita:

• Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memastikan Pemerintah Aceh siap menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah program strategis Presiden Prabowo Subianto.
• Komitmen tersebut ditegaskan Fadhlullah usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
• Rakor itu membahas langkah konkret percepatan realisasi target pembangunan tiga juta rumah bagi rakyat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memastikan Pemerintah Aceh siap menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut ditegaskan Fadhlullah usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian itu membahas langkah konkret percepatan realisasi target pembangunan tiga juta rumah bagi rakyat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam forum tersebut, Fadhlullah yang akrab disapa Dek Fadh menegaskan, Pemerintah Aceh akan segera menyesuaikan regulasi daerah agar program tersebut berjalan efektif dan manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Kita di Aceh sangat mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo ini. Arahan Pak Mendagri soal pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan segera kita tindak lanjuti melalui regulasi di daerah (Perkada),” ujar Dek Fadh.

Baca juga: Detik-detik Kebakaran Rumah di Bireuen, Keuchik: Teriakan Minta Tolong dan Shalat Tarawih Dibubarkan

Ia menambahkan, Pemerintah Aceh juga akan memangkas hambatan birokrasi, terutama melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP), agar proses perizinan tidak menjadi penghalang percepatan pembangunan rumah bagi MBR.

“Intinya, jangan sampai birokrasi menghambat hak rakyat untuk punya rumah. Kita ingin masyarakat Aceh, terutama yang kurang mampu, bisa merasakan langsung manfaat dari program 3 juta rumah ini dengan proses yang mudah dan harga yang terjangkau,” tambahnya.

Sementara itu, Tito Karnavian dalam arahannya meminta seluruh kepala daerah proaktif menangkap peluang program tersebut sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.

“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya mengangkat derajat dan harkat martabat rakyat masing-masing,” tegas Tito.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi MBR agar harga rumah yang dibangun pengembang tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, jajaran BPS, BP Tapera, serta sejumlah kepala daerah lainnya, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan persoalan backlog perumahan di Aceh dapat segera teratasi, baik melalui skema renovasi maupun pembangunan rumah baru secara lebih masif.