Bantuan Stimulan Pascabanjir di Pidie Jaya Disorot, Begini Penjelasannya

Ringkasan Berita:Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya menyoroti bantuan stimulan pascabanjir dari Kementerian Sosial RI yang dinilai tidak adil dan tidak merata bagi korban terdampak.

 

Mereka menemukan sejumlah gampong dengan ratusan KK terdampak justru minim bahkan nihil penerima, diduga akibat pendataan yang tidak faktual dan minim verifikasi.

 

Aliansi mendesak audit serta pendataan ulang berbasis gampong, publikasi data penerima secara transparan, dan penyaluran susulan bagi warga yang tercecer.

 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.CO, MSIGLI - Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya sorot bantuan stimulan pascabanjir atau bantuan ganti rugi perabotan/isi hunian dan pemulihan ekonomi, diduga penerima tidak adil dan tidak merata. 

Bantuan stimulan itu bersumber dari Kementerian Sosial RI, untuk warga berdampak banjir di Pidie Jaya. 

"Bantuan stimulan itu disalurkan untuk penerima, dinilai tidak adil dan tidak merata. 

Hal itu berdasarkan temuan pihaknya di sejumlah gampong yang terdampak banjir hidrometeorologi justru nihil penerima," kata Koordinator Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya, Dedi Saputra, kepada Serambinews.com, Selasa (3/3/2026)

Menurutnya, ribuan KK terdampak bencana lainnya dinilai tercecer akibat skema pendataan yang tidak faktual.

Gampong terdampak yang minim penerima adalah Gampong Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng.

Lalu, Gampong Babah Krueng,  Kecamatan Bandar Dua, yang ratusan KK terdampak, yang sebagian tidak masuk daftar penerima.

Kecuali itu, kata Dedi, Gampong Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, dari ratusan KK terdampak, hanya segelintir KK ditetapkan menerima dan Gampong Juroeng Ara serta Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya juga dari ratusan KK terdampak, ternyata segelintir KK ditetapkan menerima.

Baca juga: USK Letak Batu Pertama Meunasah di Pidie Jaya, Serentak Buka Ramadhan Ceria untuk Penyintas Banjir

Selanjutnya, Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudue, hanya 312 KK menerima stimulan dan isian hunian. Sementara sekitar 194 KK lainnya belum tercatat.

"Saya menilai gampong lain di Pidie Jaya juga mengalami masalah sama, namun tidak satu pun KK ditetapkan sebagai penerima atau jumlah penerima jauh di bawah kondisi faktual di lapangan," kata Dedi.

Menurutnya, pihaknya menyoroti akar masalah karena pendataan tidak faktual dan minim verifikasi terhadap
Korban kehilangan perabot/alat kerja tidak terakomodir. Juga verifikasi rumah ke rumah tidak menyeluruh.

Selain itu, pelibatan aparatur gampong/keuchik kurang. Data primer gampong tidak dijadikan rujukan utama dan usulan gampong terpangkas. 

Juga transparansi rekap penerima tidak dibuka ke publik, seperti jumlah penerima, kriteria, alasan pengecualian dan ruang koreksi publik ditutup. 

Selanjutnya, diskoneksi data lintas lembaga basis data desa dengan OPD tidak diselaraskan sebelum penetapan final.