Perbaikan Data Korban Banjir di Pijay Harus Libatkan ASN Hingga Tiga Dinas

Ringkasan Berita:

• Pemkab Pijaay memverifikasi dan validasi tahap kedua data korban banjir dan longsor enam bulan pascabencana.
• Proses verval melibatkan ASN, perangkat gampong, BPBD, Dinsos, dan Disdukcapil guna memastikan data korban dan penerima bantuan benar-benar akurat dan tepat sasaran.
• Bantuan BNPB diperuntukkan bagi pemilik rumah rusak, sedangkan bantuan Kemensos diberikan kepada penghuni rumah terdampak, termasuk penyewa dan warga yang menetap di lokasi bencana.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Muhammad Nazar I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Kabupaten Pidie Jaya atau Pijay masih memperbaiki data korban banjir hingga enam bulan pascabanjir dan longsor menerjang bumi Japakeh julukan Pidie Jaya. 

Untuk memperbaiki dan validasi data, Pemkab menggelar rapat sosialisasi verifikasi  dan validasi atau verval tahap kedua di Aula Setdakab Pidie, Senin (18/5/2026). 

Rapat itu dipimpin, Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, ST MM, didampingi Asisten Administrasi Umum Setdakab Pidie Jaya, Helmi, SSTTP MSi. 

"Perbaiki data korban banjir sebagai langkah percepatan penyempurnaan pendataan bantuan pascabencana dan harus melibatkan Aparatur Sipil Negara atau ASN sebagai tim verifikasi di lapangan," kata Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, Senin (18/5/2026). 

Selain itu, perangkat gampong, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Pidie Jaya, guna memastikan data valid. 

Menurutnya, ASN bersama Disdukcapil, Dinas Sosial dan BPBD akan memperkuat sinkronisasi data, yang membawa laporan pembaruan data sebagai upaya mempercepat penetapan data final.

Baca juga: ASN Pidie Jaya Diperingatkan Tingkatkan Disiplin dan Percepat Penanganan Data Pascabencana

Juga penyaluran bantuan stimulan bagi penyitas banjir

Kata Wabup Hasan Basri, untuk membahas keterlibatan sejumlah ASN, tentunya harus menyinggung berbagai persoalan mengemuka, mulai dari lemahnya pengawasan lapangan, belum rampungnya pendataan selama enam bulan

"Juga persoalan ketepatan sasaran penerima bantuan bagi pemilik rumah, penghuni maupun penyewa rumah terdampak banjir bandang dan longsor," ujarnya. 

Asisten Administrasi Umum Setdakab Pidie Jaya, Helmi,  menjelaskan, proses validasi ulang harus dilakukan secara cermat dengan melibatkan operator desa, ASN dan petugas verifikasi yang telah ditunjuk di masing-masing wilayah. 

Menurutnya, seluruh pihak yang diberi kepercayaan wajib menjalankan tugas secara profesional, demi memastikan warga yang benar-benar terdampak memperoleh haknya. 

“Data yang belum masuk akan diusulkan kembali, namun proses verifikasi tetap harus melibatkan desa, karena mereka yang paling mengetahui kondisi masyarakat.

Kami berharap petugas verifikasi, ASN dan seluruh unsur terkait dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, agar data yang dihasilkan benar-benar akurat," tegasnya. 

Baca juga: 4 Kali Banjir Berulang Terjang 18 Gampong di Pidie Jaya, Pemerintah Pusat Percepat Rehab Rekon

Ia menambahkan, pengalaman berbagai bencana yang pernah melanda Pidie Jaya, tentunya menjadi pengingat pentingnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan daerah.

Bantuan Miliki Skema