Desak Pemkab Tuntaskan Persoalan di Ketol, Formasket Demo DPRK Aceh Tengah

Ringkasan Berita:

• Ratusan massa yang tergabung dalam Formasket menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRK Aceh Tengah
• Massa mendesak Pemkab Aceh Tengah segera melakukan penanganan khusus terhadap tanah longsor (amblas) di Kampung Pondok Balik
• Massa juga meminta meminta percepatan pembangunan huntap dan mendesak percepatan perbaikan akses jalan dan jembatan yang rusak

"Apabila tuntutan tersebut terus diabaikan, masyarakat akan kembali melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar." SUTRIS, Koordinator Aksi

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON - Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Ketol (Formasket) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Selasa (3/3/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan kepada sejumlah anggota DPRK Aceh Tengah yang hadir, di antaranya Fitriana Mugie, Hamdan, Kasman, Fauzan, dan Azhari Win Mus. 

Massa yang terdiri dari kaum muda, ibu rumah tangga, serta tokoh masyarakat dari Kecamatan Ketol tersebut memadati Gedung DPRK sejak siang hari. Lebih dari dua jam, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan yang dinilai belum mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah.

Pemerintah daerah--baik eksekutif maupun legislatif--selama ini dinilai mengabaikan berbagai persoalan krusial yang terjadi di Kecamatan Ketol, khususnya pascabencana banjir dan longsor.

Karena itu, Formasket mendesak Pemkab Aceh Tengah untuk segera menuntaskan sejumlah tuntutan yang sudah disepakati bersama masyarakat Ketol.

Dimana, massa mendesak Pemkab Aceh Tengah segera melakukan penanganan khusus terhadap tanah longsor (amblas) di Kampung Pondok Balik, meminta Pemkab segera menetapkan pembangunan jalan permanen di wilayah terdampak, mendesak perbaikan jalan alternatif agar layak dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Menurut masyarakat, satu bulan terakhir luas lubang amblas bertambah sekitar satu hektare. Secara keseluruhan, luasnya sudah lebih empat hektare dengan kedalaman sekitar 100 meter.

Selain itu, massa juga mendesak Pemkab menghentikan pembuangan air parit ke lokasi tanah amblas di Kampung Pondok Balik, mendesak penyelesaian penetapan lahan relokasi permukiman baru bagi kampung-kampung terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Ketol.

Massa juga meminta meminta percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi dan mendesak percepatan perbaikan akses jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Kecamatan Ketol.

"Apabila tuntutan tersebut terus diabaikan, masyarakat akan kembali melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar," tegas Sutris, penanggung jawab sekaligus koordinator aksi.

Sementara itu, perwakilan Pemkab Aceh Tengah suah menemui massa, yakni Kalaksa BPBD Andalika, Kepala Dinas PUPR Pijas Visara, serta Asisten Setdakab Jauhari. 

Namun, massa aksi memilih tetap duduk bersila dan berupaya masuk ke gedung DPRK Aceh Tengah akibat terlalu lama menunggu kehadiran Bupati yang dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju Takengon.(rd)