Rp824 M Dana TKD Aceh Segera Disalurkan untuk Penanganan Bencana

Ringkasan Berita:Pemerintah Aceh akan segera menyalurkan Rp824 miliar dana TKD untuk penanganan bencana dan perbaikan infrastruktur di wilayah terdampak.

 

Pembangunan hunian sementara sudah mencapai lebih dari 60 persen dan ditargetkan rampung sebelum Lebaran 2026.

 

Wagub Aceh menekankan sosialisasi bantuan, pengaktifan posko informasi, dan kolaborasi dengan BPKP serta Kejaksaan untuk percepatan pemulihan pasca-bencana.

 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memastikan akan segera menyalurkan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp824 miliar yang telah dikirim oleh Pemerintah Pusat. 

Anggaran tersebut akan difokuskan untuk penanganan bencana serta perbaikan infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dalam rapat koordinasi penanganan inflasi, peringatan Malam Nuzulul Qur’an dan Festival Ramadhan 1447 H di Ruang Potensi Daerah Setda Aceh, Rabu (4/3/2026).

“Rp824 miliar dana TKD akan segera disalurkan, sebahagian untuk penanganan bencana, terutama pemulihan dini di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Tengah,” kata M. Nasir.

Baca juga: Fakultas Teknik Umuslim Bersama NGU Jepang Tinjau Lokasi Banjir di Jangka

M. Nasir menegaskan, bahwa sesuai arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, dana TKD tersebut juga direalisasikan untuk perbaikan sejumlah jalan dan jembatan yang rusak akibat diterpa banjir serta tanah longsor pada akhir November 2025 lalu. 

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan, bahwa percepatan pemulihan pascabencana juga ditandai dengan progres pembangunan hunian sementara (huntara) yang saat ini telah melampaui setengah dari target keseluruhan.

“Saat ini, Huntara sudah dibangun lebih dari 60 persen. Karena itu, target kita Huntara 100 persen selesai sebelum lebaran Insya Allah akan tercapai,” ungkapnya.

Pemulihan bencana

Sementara itu, Wagub Aceh, Fadhlullah, dalam rapat tersebut menginstruksikan Sekda Aceh untuk menyosialisasikan kepada masyarakat tentang skema pemberian bantuan, khususnya terkait dengan hunian sementara, hunian tetap serta skema pendanaan lainnya.

Ia menekankan, bahwa seluruh elemen, termasuk masyarakat terdampak harus mendukung upaya percepatan dan pemulihan pasca bencana. 

“Karena itu, penting bagi kita menyosialisasikan berbagai program pemulihan kepada masyarakat agar tidak terjadi miss komunikasi. 

Untuk itu, Pak Sekda harus mengaktifkan kembali posko, karena ini akan menjadi jembatan informasi, baik dari masyarakat ke Pemerintah Pusat demikian pula sebaliknya,” ungkapnya.

Baca juga: Harga Emas Per Mayam Hari Ini di Banda Aceh Anjlok Ratusan Ribu, 4 Maret 2026 Dijual Segini

Lebih lanjut, Fadhlullah mengingatkan dinas terkait segera melakukan upaya dan langkah konkrit agar bisa segera diambil langkah cepat terkait pemulihan bencana. 

“Pemerintah Aceh akan menggandeng BPKP dan Kejaksaan untuk memperkuat APIP,” katanya.