Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah Bekali Petugas Haji di Banda Aceh

"Petugas Kloter merupakan ujung tombak pelayanan bagi jemaah haji, mereka selalu bersama jemaah mulai dari proses keberangkatan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah, Mulyadi Nurdin, Lc, MH, CPLA, CHRIM memberikan pembekalan bagi petugas haji di Banda Aceh. 

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh itu dihadiri oleh Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah, Ketua Rombongan (Karom), dan seluruh Ketua Regu (Karu).

Mulyadi Nurdin menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini harus berlangsung dengan bersih, lancar, aman, nyaman, dan amanah, sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.

"Pihak Inspektorat melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah terhadap kinerja dan keuangan, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya," ujar Mulyadi Nurdin, Senin (16/3/2026).

Alumni Lemhannas RI itu menambahkan bahwa dirinya hadir untuk memberikan penjelasan kepada petugas haji tentang apa saja yang harus dipersiapkan saat mendampingi jemaah haji mulai keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

"Petugas Kloter merupakan ujung tombak pelayanan bagi jemaah haji, mereka selalu bersama jemaah mulai dari proses keberangkatan, di tanah suci, hingga kembali lagi ke tanah air, Kami akan terus memantau kesiapan petugas, dan memberikan pendampingan yang diperlukan selama menjalankan tugas," ujar alumni Universitas Al-Azhar Mesir tersebut.

Terkait perkembangan geopolitik di Timur Tengah, ia menjelaskan bahwa Pemerintah akan melakukan langkah-langkah terbaik agar jamaah tidak dirugikan.

Ia mengimbau jemaah haji dan seluruh petugas agar mengikuti informasi resmi dari Pemerintah terkait keberangkatan jemaah haji tahun ini.

"Prioritas Pemerintah adalah keselamatan jamaah haji, terkait proses keberangkatan jemaah haji, Pihak Kementerian Haji dan Umrah akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan memantau perkembangan di Arab Saudi," ujar mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Aceh itu.

Mulyadi Nurdin juga menambahkan sesuai penjelasan Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf, Pemerintah akan menyiapkan beberapa skenario terkait keberangkatan haji tahun 2026. 

Pertama, jemaah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik di Timur Tengah.

Dalam kondisi tersebut Kementerian Haji dan Umrah perlu melakukan mitigasi jalur udara dari Indonesia ke Arab Saudi, dengan mengalihkan rute penerbangan agar tidak lewat daerah yang berkonflik. 

Opsi kedua, pemerintah bisa saja membatalkan keberangkatan haji jika beresiko tinggi kepada keselamatan jemaah.