Total Aset Perbankan di Aceh Tumbuh Jadi Rp 62,23 Triliun, Seratusan Konsumen Mengadu ke OJK

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sara Masroni | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, Daddi Peryoga mengatakan, kinerja industri jasa keuangan di provinsi ini menunjukkan perkembangan yang positif dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah serta peran perbankan dalam mendukung perekonomian daerah. 

“Kinerja perbankan syariah di Aceh terus menunjukkan tren yang positif. Bank Umum Syariah maupun BPRS mencatatkan pertumbuhan, baik dari sisi penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif,” ucap Daddi dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).

Kepala OJK Aceh itu menyampaikan, perkembangan positif kinerja perbankan tersebut turut menumbuhkan optimisme terhadap proses pemulihan dan perbaikan kondisi perekonomian Aceh, khususnya pasca terjadinya bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir tahun 2025 lalu.

Dikatakan, perkembangan kinerja sektor perbankan yang tetap terjaga dengan baik di tengah berbagai tantangan, menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi masyarakat secara bertahap terus bergerak. “Hal ini tentu menumbuhkan optimisme terhadap percepatan pemulihan ekonomi Aceh pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025,” tambah Daddi.

Dia menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, sampai dengan posisi 31 Januari 2026, total aset perbankan tercatat meningkat 19,15 persen menjadi Rp 62,23 triliun di wilayah Aceh, sementara dana pihak ketiga (DPK) meningkat 13,35 persen menjadi Rp 44,57 triliun, dan pembiayaan meningkat 52,15 persen menjadi Rp 47,41 triliun.

Rasio Non Performing Financing (NPF) masih terjaga di bawah 5 persen dengan rasio Finance To Deposit Ratio (FDR) yang telah mencapai 106,38 persen pada Januari 2026. “Ini mencerminkan bahwa seluruh dana masyarakat Aceh yang telah dihimpun perbankan telah tersalurkan seluruhnya,” jelas Daddi.

Per Januari 2026, pembiayaan berdasarkan Lokasi Bank (Rp 47,41 triliun) masih lebih rendah  dibandingkan pembiayaan berdasarkan Lokasi Proyek (Rp 53,94 triliun). Rasio FDR yang sudah maksimal dan nominal pembiayaan yang disalurkan lebih tinggi dari DPK menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan di Aceh masih lebih besar dibandingkan dengan dana yang dihimpun di daerah. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan arus investasi guna memperkuat ketersediaan sumber pendanaan di Aceh.

Sejalan dengan itu, perlu adanya dukungan perbaikan ekosistem investasi di Provinsi Aceh untuk menarik minat investor, sementara lembaga jasa keuangan perlu menghadirkan produk dan skema pembiayaan yang lebih inovatif dan adaptif agar mampu mengakomodasi kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku usaha secara lebih luas.

Baca juga: OJK Minta Bank Empatik ke Nasabah

Di sisi lain, Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah Aceh pada Januari 2026 mencapai Rp 917 Miliar, menurun sebesar 2,18 persen (yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Januari 2026 mencapai Rp 565 Miliar, turun sebesar 3,09 persen (yoy). Sementara Pembiayaan pada Januari 2026 turun sebesar 3,06 persen (yoy) menjadi Rp 696 Miliar. 

Terjadi penurunan risiko kredit, tercermin dari penurunan rasio Non Performing Financing (NPF) dari 13,87 persen pada Desember 2025 menjadi 13,64 persen pada Januari 2026.

Sementara Kinerja Perusahaan Pembiayaan Syariah pada Desember 2025, mengalami peningkatan dibandingkan pada Desember 2024. Penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan syariah pada Desember 2025 tercatat sebesar Rp5,67 Triliun meningkat dibandingkan Desember 2024 sebesar Rp5,05 Triliun. Rasio Non Performing Financing (NPF) tetap di angka 1,40 persen pada Desember 2025.

Selanjutnya, transaksi pasar modal pada Desember 2025 mencatatkan perkembangan jumlah SID total sebesar 224.722 (tumbuh sebesar 51,96 persen yoy), SID saham sejumlah 88.152 (tumbuh sebesar 35,60 persen yoy) dengan jumlah transaksi saham sebesar Rp 2.142 Miliar (tumbuh sebesar 159,01 persen yoy).