Klaim Prabowo soal Pemulihan Bencana Aceh Dinilai Bohongi Publik

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, menilai klaim Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pemulihan bencana di Aceh hampir mencapai 100 persen dan warga tidak lagi tinggal di tenda pengungsian sebagai bentuk pembohongan publik.

Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Alfian menegaskan, bahwa klaim tersebut bukan sekadar kesalahan teknis akibat informasi yang tidak utuh.

Tetapi juga sebagai upaya sistematis pemerintah untuk membangun narasi keberhasilan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Klaim Presiden Prabowo tentang pemulihan bencana di Aceh hampir 100 persen dan warga tidak lagi di tenda adalah upaya sistemis pemerintahan Prabowo membohongi dan mempertegas ketidakmampuan pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir dan longsor di Aceh,” ujar Alfian dalam keterangan yang diterima Serambinews.com, Senin (23/3/2026).

Alfian menyebut, pola penyampaian informasi yang dinilai menyesatkan itu sudah berlangsung sejak awal bencana terjadi di wilayah Sumatra, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Mulai dari klaim kemampuan penanganan bencana hingga pernyataan terbaru terkait kondisi pemulihan di Aceh.

Baca juga: Trik Dapat Dua Pahala Sekaligus! Simak Penjelasan UAS Soal Gabung Puasa Syawal dan Utang Ramadhan

Pihaknya menilai, klaim tersebut bukan karena Presiden tidak mendapatkan informasi utuh, melainkan bagian dari upaya menutupi narasi ‘kesuksesan’ penanganan bencana yang sudah terlanjur dibangun oleh rezimnya. 

“Pola itu akan terus terjadi ke depan meskipun realitasnya selalu jauh dari kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan.

Struktur pemerintahan bergerak bersama-sama menyiapkan dan membuat narasi kepada publik luas bahwa kondisi di Aceh hampir pulih 100 persen,” tegasnya.

Tak hanya itu, Koalisi Sipil juga menyoroti adanya dugaan rekayasa kondisi di lapangan saat kunjungan Presiden ke Aceh Tamiang dalam rangka Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah.

Mereka mengklaim masyarakat diminta keluar dari tenda pengungsian dan terjadi pembongkaran tenda agar situasi terlihat seolah-olah telah pulih.

“Penyambutan Prabowo di Aceh Tamiang tersebut cukup jelas, alih-alih mempercepat pembangunan hunian sementara untuk menyambut lebaran sebagai mana janji pemerintah, pengurus negara malah memaksa masyarakat korban keluar dari tenda pengungsian disaat hunian sementara belum merata didapatkan oleh masyarakat korban. Tindakan seperti itu sangat merugikan masyarakat korban,” jelasnya. 

Baca juga: Aksi Heroik Damkar BPBD Aceh Besar Evakuasi Kucing Terjebak di Lantai 2 Rumah Kosong

Padahal, hingga kini kondisi di lapangan masih banyak korban bencana yang belum kembali ke rumah, belum mendapatkan hunian sementara, serta masih bertahan di tenda pengungsian dengan kondisi terbatas.

Selain itu, fasilitas umum seperti sekolah juga masih mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor. Kondisi tersebut memaksa sebagian siswa untuk belajar di tenda darurat atau di bangunan sekolah yang rusak.

Koalisi juga mengkritik kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Satuan Tugas Pemantauan DPR RI di Aceh.

Mereka menilai keberadaan satgas tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan pascabencana Aceh. 

“Kami perlu mempertegas bahwa masih banyak masyarakat Aceh yang belum dapat kembali ke rumahnya, belum mendapatkan hunian sementara, dan masih banyak masyarakat yang tinggal seadanya di tenda-tenda pengungsian,” ungkapnya. 

Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan bencana ekologis di Sumatra ini sebagai bencana nasional.

Baca juga: VIDEO - Suasana Kekeluargaan Warga Aceh saat Idul Fitri 1447 H di Sydney

Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

“Penetapan bencana nasional masih sangat relevan untuk percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ekologis Sumatra yang sedang dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi,” pungkasnya. 

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana terdiri atas sejumlah organisasi, yakni Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), LBH Banda Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), serta KontraS Aceh. (*)