Mahasiswa asal Aceh Diundang PBB Bicara soal Pengentasan Konflik

Ringkasan Berita:

• Muhammad Zahran Hibatullah Mahasiswa S2 asal Aceh diundang PBB menjadi perwakilan Indonesia dan Aceh dalam acara pemutaran film “The Last Accord: War, Apocalypse, and Peace in Aceh”
• Film ini berhasil menceritakan konflik Aceh dari kedua belah pihak, baik dari perspektif GAM maupun Republik Indonesia
• Perdamaian tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau simbol sejarah, tetapi harus dijaga sebagai komitmen bersama demi kelangsungan hidup masyarakat Aceh ke depan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Mahasiswa S2 asal Aceh di Les Roches Global Hospitality Education, Swiss, Muhammad Zahran Hibatullah, diundang PBB menjadi perwakilan Indonesia dan Aceh dalam acara pemutaran film “The Last Accord: War, Apocalypse, and Peace in Aceh”, sekaligus diskusi mengenai pengentasan konflik GAM dan RI, 21 tahun lalu. 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, WTO, and other International Organizations in Geneva, dengan dukungan kerja sama dari FPCI (Foreign Policy Community of Indonesia), Permanent Mission of Finland, dan Permanent Mission of Indonesia, berlangsung di Room XIV (Kazakh Room), Palais des Nations, Jenewa, Swiss, Selasa (24/3/2026).

Zahran menyampaikan, kegiatan ini membuka ruang dialog antarbangsa mengenai nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan diplomasi. Film ini menunjukkan, pengalaman damai dari Aceh bukan hanya bagian dari sejarah Indonesia, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat internasional dalam melihat penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat.

Dalam diskusi ia menyampaikan, film Film ini berhasil menceritakan konflik Aceh dari kedua belah pihak, baik dari perspektif GAM maupun Republik Indonesia, sehingga penonton bisa melihat persoalan ini secara lebih utuh dan adil. “Sangat powerful, emosional, dan menyentuh,” ungkap Zahran.

Ia juga menyampaikan, walau film dokumenter, film ini tidak membosankan untuk ditonton. Justru penyajiannya sangat kuat karena menggabungkan sejarah, kemanusiaan, dan diplomasi dalam satu narasi yang hidup. Penonton tidak hanya diajak memahami konflik sebagai peristiwa politik, tetapi juga sebagai tragedi kemanusiaan yang meninggalkan luka mendalam.

Mahasiswa S2 asal Aceh itu menyampaikan, poin penting lain yang paling utama bukan hanya seremoni perdamaian pada masa itu, tetapi bagaimana semua pihak hari ini memiliki tanggung jawab untuk merawat perdamaian tersebut. “Perdamaian tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau simbol sejarah, tetapi harus dijaga sebagai komitmen bersama demi kelangsungan hidup masyarakat Aceh ke depan,” ucap Zahran.

Ia menekankan, perang pada dasarnya tidak pernah benar-benar menghasilkan pemenang. Dalam perang, semua pihak pada akhirnya sama-sama kehilangan, yakni kehilangan nyawa, kehilangan darah, kehilangan keluarga, kehilangan rasa aman, bahkan kehilangan sumber daya dan masa depan. Karena itu, damai adalah sesuatu yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh.

Dalam diskusi juga dibahas bahwa konflik Aceh adalah konflik yang rumit dan unik, dengan latar belakang sejarah, politik, dan sosial yang panjang. Namun justru karena kerumitannya itu, proses damai Aceh memberi pelajaran penting bagi dunia internasional bahwa konflik yang panjang sekalipun tetap bisa diselesaikan jika ada keberanian politik, kemauan berdialog, dan pendekatan kemanusiaan.

Film ini juga menyoroti peran Presiden Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia, yang dalam film ini digambarkan memiliki ketegasan dan kapasitas besar dalam memediasi konflik Aceh. Perannya sangat penting dalam membantu kedua pihak menemukan jalan keluar setelah konflik berlangsung dalam waktu yang lama.

Terakhir, ia juga menyampaikan, diskusi tersebut sangat relevan dengan situasi dunia hari ini. Banyak konflik di berbagai belahan dunia yang masih berlangsung, dan pengalaman Aceh menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilihat hanya dari sisi politik atau kekuasaan, tetapi juga harus diletakkan di atas nilai kemanusiaan, martabat, dan masa depan rakyat. “Cerita konflik Aceh juga bisa menjadi model untuk pembelajaran dalam studi resolusi konflik di kampus-kampus Eropa,” tutupnya.(rn)