Al-Farlaky Desak BNPB Putus Kontrak Terhadap Vendor Tak Berkompeten

Ringkasan Berita:

• Bupati Aceh Timur tak mampu menyembunyikan kemarahannya saat melihat langsung lambannya progres pembangunan yang seharusnya menjadi tumpuan warga terdampak bencana
• Protes keras kepada Dewan Pengarah BNPB Pusat, Isroil Samihardjo. Ia meminta agar pihak pusat tidak berkompromi dengan pelaksana proyek yang tidak profesional
• Ia meminta warga yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan Jadup tahap pertama untuk segera melapor

Jadi kalau kontraktornya tidak sanggup kerja, putuskan kontraknya dan ganti sekarang juga!. Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI -  Ketegangan mewarnai peninjauan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Sabtu (28/3/2026). Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, tak mampu menyembunyikan kemarahannya saat melihat langsung lambannya progres pembangunan yang seharusnya menjadi tumpuan warga terdampak bencana.

Kekesalan orang nomor satu di Aceh Timur ini memuncak lantaran hingga saat ini masih ditemukan warga yang terpaksa bertahan di tenda pengungsian karena hunian yang dijanjikan tak kunjung rampung.

Di lokasi proyek, Al-Farlaky langsung melayangkan protes keras kepada Dewan Pengarah BNPB Pusat, Isroil Samihardjo. Ia meminta agar pihak pusat tidak berkompromi dengan pelaksana proyek yang tidak profesional.

"Jadi kalau kontraktornya tidak sanggup kerja, putuskan kontraknya dan ganti sekarang juga!" tegas Al-Farlaky dengan nada bicara yang meninggi.

Bupati merasa pemerintah daerah berada di posisi yang sulit. Secara administratif, pemda telah menyelesaikan tugasnya dalam menyiapkan data. Namun, eksekusi pembangunan sepenuhnya berada di bawah kendali vendor yang ditunjuk langsung oleh BNPB.

"Pemerintah daerah hanya menyiapkan data, lalu BNPB menunjuk vendor. Tapi rekanannya tidak kompeten dan membuat pembangunan sangat lamban. Dampaknya, yang dimaki-maki oleh rakyat itu saya terus. Tidak ada satu pun video warga yang memaki BNPB," jelasnya blak-blakan.

Ia menekankan pentingnya transparansi agar masyarakat memahami alur wewenang dalam proyek ini. "Yang membangun itu BNPB melalui vendor mereka. Rakyat harus tahu itu," pungkasnya.

Selain menyoroti infrastruktur, Bupati Al-Farlaky juga memberikan arahan terkait bantuan sosial. Ia meminta warga yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan Jadup tahap pertama untuk segera melapor dan mengusulkan kembali pada pendataan tahap selanjutnya agar tidak ada warga yang terlewatkan.(al)