Prabowo Diminta Tak Malu Hentikan MBG Jika Krisis Ekonomi Semakin Parah

Ringkasan Berita:

• Sosiolog Aceh, Prof Humam Hamid, mengingatkan pemerintah pusat agar berhati-hati dalam merespons gejolak ekonomi global
• Prof Humam Hamid juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ragu mengambil keputusan tidak populer, termasuk menghentikan program MBG
• Konflik global terjadi jauh dari Indonesia, dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat, termasuk di Aceh

“Pemerintah harus sangat hati-hati. Mudah-mudahan jangan malu lah Pak Presiden kalau memang harus membuat keputusan yang agak berat. Misalnya ya, tiba-tiba MBG dihentikan misalnya,” Humam Hamid, Guru Besar USK

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sosiolog Aceh, Prof Humam Hamid, mengingatkan pemerintah pusat agar berhati-hati dalam merespons gejolak ekonomi global, khususnya dampak konflik internasional yang mendorong kenaikan harga energi.

Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) itu  bahkan menyarankan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ragu mengambil keputusan tidak populer, termasuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika kondisi ekonomi semakin memburuk.

“Pemerintah harus sangat hati-hati. Mudah-mudahan jangan malu lah Pak Presiden kalau memang harus membuat keputusan yang agak berat. Misalnya ya, tiba-tiba MBG dihentikan misalnya,” kata Prof Humam, dalam Podcast Serambi Spotlight, yang dipandu Pemred Serambi Indonesia Zainal Arifin M. Nur, di Studio Serambinews.com, Sabtu (28/3/2026).

Menurut Prof Humam, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin besar seiring lonjakan harga minyak dunia yang sudah melampaui asumsi awal. Kondisi tersebut diperparah oleh melemahnya ekspor, termasuk ke China.

“Asumsi APBN kita berapa dolar? 70 kan? Sekarang sudah 100 sekian. Artinya Indonesia ini harus membayar lebih untuk minyak. Di sisi lain, ekspor kita ke Cina juga menurun. Jadi uang masuk kecil, bayarnya besar,” ujarnya.

Prof Humam menekankan bahwa dalam situasi krisis, pemerintah perlu mengutamakan stabilitas fiskal dibanding popularitas politik. “Jangan takut nanti enggak populer karena sudah berjanji MBG. Jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan yang tidak populer untuk menyelamatkan bangsa dan negara,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa krisis ekonomi dapat berdampak serius terhadap stabilitas politik, bukti nyata sudah terjadi di Indonesia pada 1998. Kala itu, kepemimpinan Soeharto runtuh usai terjadinya gejolak besar-besaran akibat krisis ekonomi

“Persoalan begini jangan main-main. Dulu Pak Harto jatuh karena harga bahan pokok, karena krisis ekonomi. Penyakit itu akan datang kalau enggak hati-hati. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi risikonya tetap ada,” katanya.(ra)

Dampak Nyata ke Aceh

Prof Humam Hamid menilai, bahwa kendati konflik global terjadi jauh dari Indonesia, dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat, termasuk di Aceh. Kenaikan harga energi dipastikan akan merembet ke berbagai sektor.

“Sekarang saja sudah terasa. Sebentar lagi harga minyak, gas naik, ongkos transportasi naik, bahan kebutuhan akan inflasi,” ujarnya.

Ia mencontohkan sektor perikanan dan pertanian sebagai sektor yang paling rentan terdampak. Nelayan terancam tidak melaut jika harga solar naik, sementara petani dan pelaku usaha akan terbebani biaya operasional sehingga hasil taninya terkendala untuk dipasarkan. 

Menurutnya, kondisi ini akan sangat berat bagi masyarakat karena terjadi tanpa keterlibatan langsung dalam konflik. “Kita tidak terlibat perang, tapi kita yang kena. Dan itu sakit sekali. Ini tugas pemerintah untuk memastikan penderitaan itu tidak menjadi sangat berat,” katanya.

Peran Pemerintah Aceh

Untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, Humam mendorong Pemerintah Aceh memperkuat program yang langsung menyentuh masyarakat, contohnya saat ini mengedepankan skema padat karya dalam penanganan banjir di Aceh. Hal itu menjadi penting agar ada perputaran uang langsung di tengah masyarakat.