Ribuan Hektar Sawah Berlumpur Belum Diperbaiki, Bupati Aceh Utara Desak Pemerintah Pusat Bertindak

“Ini sangat urgen untuk menjaga ketahanan pangan. Kami berharap Pemerintah Pusat segera mengambil langkah konkret agar masyarakat 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON – Ribuan hektar lahan pertanian di Kabupaten Aceh Utara hingga kini masih terbengkalai akibat tertutup lumpur pascabanjir besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir tahun 2025, karena belum ada upaya perbaikan.

Kondisi ini mengancam ketahanan pangan daerah, karena petani belum dapat kembali menggarap sawah mereka seperti biasa.

Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, yang akrab disapa Ayahwa, menyebutkan bahwa sedikitnya 18.000 hektar lahan sawah mengalami kerusakan serius dan membutuhkan penanganan segera.

Ia menegaskan bahwa pemulihan sektor pertanian menjadi prioritas mendesak agar roda ekonomi masyarakat tidak semakin terpuruk.

Baca juga: BMKG Ingatkan Pemda soal Karhutla dan Ketersediaan Air Sambut Puncak Kemarau di Aceh

Hal tersebut disampaikan dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pascabencana di Provinsi Aceh yang digelar di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, kemarin.

“Ini sangat urgen untuk menjaga ketahanan pangan. Kami berharap Pemerintah Pusat segera mengambil langkah konkret agar masyarakat bisa kembali turun ke sawah seperti sediakala,” ujar Ayahwa dalam forum tersebut.

Selain sektor pertanian, Bupati juga memaparkan sejumlah kerusakan infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius.

Ia menyebutkan kebutuhan pembangunan 27 unit jembatan, perbaikan jalan, irigasi, serta dua bendungan yang jebol akibat banjir.

Tak hanya itu, dampak bencana juga meluas ke sektor perikanan. Sekitar 10.000 hektar tambak milik masyarakat dilaporkan rusak, serta sedikitnya 500 unit boat milik warga hilang atau rusak diterjang banjir.

“Kami juga membutuhkan perhatian untuk tambak masyarakat dan sarana nelayan yang terdampak. Ini menyangkut penghidupan masyarakat secara luas,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Ayahwa juga menyoroti distribusi bantuan melalui skema TKD yang dinilai belum tepat sasaran.

Ia mengungkapkan bahwa dari total 696 desa terdampak di Aceh Utara, justru daerah yang tidak terdampak yang lebih banyak menerima alokasi bantuan.

“Kalau kita lihat di tabel TKD, yang dapat justru bukan yang terdampak. Jadi untuk apa kami diundang, mungkin hanya untuk melihat saja,” ujarnya, yang langsung disambut tepuk tangan peserta rapat.