Buka Forum RKPD Abdya 2027, Wabup Zaman Akli Instruksikan Tiga Hal Penting

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrian Mizani | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Zaman Akli, S.Sos., M.M., menyatakan bahwa Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 memiliki arti yang sangat strategis.

Hal tersebut disampaikan Zaman Akli saat membuka forum yang berlangsung di Aula Dikila, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Abdya, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, forum tersebut bukan sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan menjadi wadah sinkronisasi antara usulan masyarakat dan perencanaan teknokratis pemerintah daerah.

“Di sinilah usulan-usulan masyarakat yang telah disaring dari Musrenbang tingkat desa hingga kecamatan dipertemukan dengan rancangan rencana kerja (Renja) teknokratis dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK),” kata Akli.

Ia menegaskan kepada seluruh kepala perangkat daerah bahwa arah pembangunan tahun 2027 sudah sangat jelas. Pemerintah telah menetapkan tema pembangunan, yaitu: Peningkatan Infrastruktur Pendukung, Pemberdayaan Masyarakat, Produktivitas Sektor Unggulan Berbasis Teknologi, serta Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

“Tema ini menuntut kita untuk bekerja lebih tajam dan fokus. Oleh karena itu, saya instruksikan tiga hal penting untuk dipedomani dalam forum pembahasan ini,” ujarnya.

Pertama, fokus pada pembangunan infrastruktur yang mampu mengungkit perekonomian. Ia menekankan bahwa pembangunan fisik harus bermuara pada infrastruktur pendukung.

“Pastikan anggaran difokuskan pada infrastruktur yang secara langsung memperlancar urat nadi perekonomian masyarakat, seperti akses jalan pertanian, saluran irigasi, serta fasilitas yang mendukung distribusi sektor unggulan,” jelasnya.

Kedua, mendorong transformasi teknologi pada sektor unggulan. Ia meminta agar pemberdayaan masyarakat tidak lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional semata.

“Usulan program dari SKPK, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, harus mengandung intervensi teknologi. Bantuan yang diberikan harus meningkatkan produktivitas secara terukur dan mendorong efisiensi, bukan sekadar bantuan habis pakai,” tegasnya.

Ketiga, memastikan terwujudnya ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan program pemerataan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

“Keadilan berarti kita memprioritaskan wilayah atau kelompok masyarakat yang secara data masih tertinggal. Setiap program harus memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terukur, serta terinput dengan benar dalam sistem SIPD-RI,” imbuhnya.

Akli juga meminta seluruh tim teknis dari SKPK untuk berdiskusi secara serius dengan menggunakan data yang valid, serta menjadikan tema pembangunan 2027 sebagai parameter dalam mengevaluasi setiap usulan.

“Coret usulan yang tidak relevan dengan tema, dan pertahankan usulan yang benar-benar menjadi daya ungkit kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Abdya,” pungkasnya. (*)