Kepala SMA, SMK, dan SLB Ajukan Mosi Tak Percaya Kepada Kacabdisdik Abdya

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 17 dari 21 Kepala SMA, SMK, SLB, dan pengawas sekolah di Aceh Barat Daya mengajukan mosi tak percaya kepada Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) wilayah kabupaten setempat, Irma Suryani.
• Kepala SMAN 4 Abdya Harianto menyampaikan, mosi tak percaya itu diajukan berdasarkan berbagai kondisi yang dirasakan oleh kepala sekolah dan guru dalam proses kerja dan koordinasi.
• Pihaknya menilai, Kacabdisdik Abdya tidak lagi menciptakan suasana profesional, kondusif, dan berkeadilan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Masrian Mizani | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Sebanyak 17 dari 21 Kepala SMA, SMK, SLB, dan pengawas sekolah di Aceh Barat Daya (Abdya) mengajukan mosi tak percaya kepada Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) wilayah kabupaten setempat, Irma Suryani.

Hal itu disampaikan para kepala sekolah dalam konferensi pers, yang dilaksanakan di salah satu warung kopi di Kabupaten Abdya, Kamis (9/4/2026).

Kepala SMAN 4 Abdya Harianto menyampaikan, mosi tak percaya itu diajukan berdasarkan berbagai kondisi yang dirasakan oleh kepala sekolah dan guru dalam proses kerja dan koordinasi.

Pihaknya menilai, Kacabdisdik Abdya tidak lagi menciptakan suasana profesional, kondusif, dan berkeadilan.

"Pola komunikasi yang kurang terbuka dan tidak membangun rasa nyaman dalam bekerja, sehingga banyak persoalan di lapangan tidak terselesaikan dengan baik dan justru menimbulkan keresahan," ungkap Harianto, yang ikut dibenarkan oleh kepala sekolah lainnya.

Selain itu, sebutnya, Kacabdisdik juga dinilai melakukan intervensi yang terlalu tinggi terhadap kewenangan teknis sekolah, sehingga ruang gerak kepala sekolah dan guru dalam menjalankan tugas profesional menjadi terbatas.

"Selama ini juga muncul kesan adanya pembelahan komunikasi dan adu domba, baik antara kepala sekolah dengan guru, maupun antar kepala sekolah, yang berujung pada terganggunya harmonisasi kerja," ujarnya.

Baca juga: DPMPTSP Abdya Lakukan Monev Rutin Tiga Perusahaan Tambang

Selama ini, tambahnya, proses pemeriksaan, evaluasi, dan pembinaan dinilai kurang objektif dan transparan, sehingga memunculkan persepsi ketidakadilan di kalangan kepala sekolah.

"Kepemimpinan beliau juga belum menunjukkan arah yang kuat, solutif, dan merangkul, terutama dalam menghadapi persoalan lintas sekolah yang membutuhkan keputusan cepat dan bijak," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan, Plt Kacabdisdik juga  mencari-cari kesalahan kepala sekolah yang kemudian dijadikan alat tekanan, ancaman administratif, bahkan dibawa ke ranah hukum.

"Dalam beberapa hari terakhir kondisi ini kita nilai nyata terjadi di lapangan. Situasi tersebut menimbulkan kesan adanya tekanan berlebihan yang berpotensi menjadi alat kriminalisasi terhadap kebijakan sekolah, sehingga memunculkan rasa takut, menurunkan keberanian dalam mengambil keputusan, serta mengganggu independensi dan wibawa kepemimpinan kepala sekolah," ucapnya.

Selain itu, sambungnya, kurangnya konsistensi dalam menjaga keputusan dan komitmen bersama yang telah disepakati dalam forum resmi, dan minimnya ruang dialog serta musyawarah dengan para pemangku kepentingan sekolah, sehingga aspirasi dari bawah tidak terserap secara utuh.

Sehingga, tambahnya, menurunnya kepercayaan serta moral kerja tenaga pendidikan, akibat suasana koordinasi yang dianggap tidak lagi kondusif dan penuh ketidakpastian.