Negara Hadir di Aceh, Ruslan M Daud Dorong Percepatan Infrastruktur Pascabencana

SERAMBINEWS.COM — Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M. Daud atau akrab disapa HRD, mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh pascabencana.

Namun demikian, HRD menegaskan bahwa percepatan pembangunan sangat dibutuhkan agar manfaatnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat  Aceh.

Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Irmawan, rombongan meninjau langsung progres pembangunan sejumlah sarana dan prasarana di Aceh.

Politisi PKB ini menilai, kehadiran negara sudah terlihat nyata melalui pembangunan infrastruktur yang saat ini terus berjalan, dengan total anggaran mencapai triliunan rupiah.

“Pertama, kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan seluruh jajarannya, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan kementerian lainnya. 

infrastruktur di Aceh saat ini sudah mulai berjalan dengan baik dan sangat membanggakan,” ujar Ruslan, Kamis (09/04/2026).

Baca juga: Usai Dikukuhkan, HRD dan Sekwil PKB Aceh Ziarah ke Makam Abon Seulimeum

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur bukanlah proses instan dan membutuhkan waktu serta tahapan yang harus dipahami oleh masyarakat.

“Tidak mungkin seperti membalikkan telapak tangan. Perlu waktu yang cukup panjang berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan,” terangnya.

Meski demikian, Ruslan mengakui masih banyak wilayah di Aceh yang menghadapi kendala akses, terutama dalam konektivitas antar desa, kecamatan, hingga antar kabupaten.

Oleh itu, ia mendorong pemerintah pusat untuk terus mempercepat pembangunan.

“Kami meminta kepada pemerintah pusat agar percepatan ini terus dilakukan. Jika semua akses tersambung, tentu masyarakat akan sangat terbantu,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat tidak hanya tercermin dari alokasi anggaran, tetapi juga perhatian langsung dari Presiden yang telah beberapa kali mengunjungi Aceh.

“Ini bukti bahwa negara hadir. Bukan hanya anggaran yang turun, tetapi perhatian langsung dari Presiden untuk masyarakat Aceh,” pungkas H Ruslan.

Baca juga: HRD Apresiasi Kepedulian Prabowo dalam Pemulihan Pascabencana di Aceh

Diketahui Target 20 Ribu Lebih Hunian Tetap, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan rencana aksi pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana di Aceh untuk periode 2026–2028.

Program ini menargetkan pembangunan sebanyak 20.647 unit rumah dengan total anggaran mencapai Rp5,94 triliun.

Rinciannya: