Polemik JKA, Haji Uma Ingatkan Pemerintah Aceh: Jangan Diusik, Itu Kebutuhan Dasar Rakyat

Dalam situasi kepercayaan yang menurun, pembangunan tidak akan bisa kita realisasikan dengan baik.

Terkait anggaran, ia menyebut kebutuhan pembiayaan JKA di Aceh mencapai sekitar Rp700 miliar sampai dengan 800 miliar, sementara dana otonomi khusus yang dikucurkan ke Aceh secara global berkisar Rp3,2 triliun.

Di sisi lain, ia mengakui kebutuhan daerah terus meningkat, terutama pascabencana banjir. 

Untuk itu, ia mendorong Gubernur Aceh agar berani melakukan evaluasi dan menekan belanja yang tidak prioritas.

“Pemerintah harus berani mengevaluasi dan menekan anggaran yang tidak urgent dan tidak efektif untuk meminimalisir kebocoran,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta transparansi dana CSR agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Haji Uma menegaskan, bahwa saran yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap Pemerintah Aceh dan masyarakat.

“Ini bentuk sayang saya kepada pemerintah dan rakyat Aceh. Gubernur harus tegas dan pro rakyat, jangan terpolarisasi oleh kepentingan apa pun dan siapapun”, tegas Haji Uma.

Ia juga mengingatkan bahwa jaminan fasilitas kesehatan merupakan salah satu capaian penting pasca MoU damai Aceh yang harus terus dijaga keberlanjutannya.

(Serambinews.com/ar)