Ketua Baleg DPR RI Nilai Usulan Otsus 2,5 Persen Tanpa Batas Waktu Logis

“Kekhususan Aceh kita sepakat untuk diteruskan. Kita juga setuju bahwa dana otsus akan dilanjutkan. Tinggal persoalan besaran angkanya yang saat ini sedang kita bahas, dan tentu masih terbuka ruang komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya presiden,” ujar Doli.

Dalam pertemuan tersebut, Baleg DPR RI juga menerima masukan dari Pemerintah Aceh, termasuk usulan agar dana otsus ditetapkan sebesar 2,5 persen.

“Tadi kita sudah mendengar pendapat gubernur terkait usulan otsus 2,5 persen, dan itu menjadi bahan pertimbangan bagi kami,” katanya.

Meski demikian, Doli menekankan bahwa tujuan utama dari kebijakan otsus adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh agar sejajar dengan daerah lain di Indonesia.

“Kehadiran undang-undang ini harus mampu mempercepat pembangunan di Aceh. Kita ingin seluruh wilayah di Indonesia memiliki tingkat kesejahteraan yang setara,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu diperkuat melalui kebijakan tersebut, di antaranya pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kita mendorong agar anggaran yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor prioritas lainnya di Aceh,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia turut mengapresiasi kehadiran para bupati dan wali kota yang memberikan masukan langsung dalam forum tersebut.

Menurutnya, partisipasi seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat bagi Aceh.

“Kami sangat membutuhkan pandangan dari semua pihak. Jadi tidak perlu terpengaruh isu-isu yang menyebutkan otsus hanya 2 persen dan berlaku 20 tahun. Itu belum ditetapkan,” tegasnya.

Doli menegaskan, kunjungan Baleg DPR RI ke Aceh justru dilakukan untuk menyerap aspirasi sebelum keputusan final diambil.

“Kami datang ke sini karena semuanya masih dalam proses. Kami ingin mendengar langsung pandangan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Soal angka, nanti akan dibahas lebih lanjut,” pungkasnya. (*)