Data Pascabencana 100 Persen Sinkron Aceh Tengah Masuk Tahap Lanjutan

Ringkasan Berita:

• Pemkab Aceh Tengah memastikan data pascabencana sudah sepenuhnya sinkron dan valid
• Data sudah clear 100 persen. Ini menunjukkan tata kelola data di Aceh Tengah sangat baik dibandingkan daerah lain
• Haili Yoga, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dinilai cepat dan responsif dalam proses pendataan di lapangan

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah memastikan data pascabencana sudah sepenuhnya sinkron dan valid. Kepastian itu disampaikan Wakil Kepala II Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Dr Nurdin, dalam rapat yang berlangsung di ruang kerja bupati setempat, Senin (20/4/2026).

Dikatakan, tidak ada selisih antara data Posko dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) di Aceh Tengah. “Seluruh data sudah clear 100 persen. Ini menunjukkan tata kelola data di Aceh Tengah sangat baik dibandingkan daerah lain yang masih menghadapi ketidaksinkronan,” ujarnya.

Ia menegaskan, akurasi data menjadi faktor kunci dalam percepatan penyaluran bantuan serta penanganan pascabencana. Dengan rampungnya data Masyarakat Terdampak Bencana (MDH), Aceh Tengah dinilai siap memasuki tahap lanjutan, khususnya pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dinilai cepat dan responsif dalam proses pendataan di lapangan. “Data yang kita miliki saat ini sudah lengkap dan berbasis kondisi riil di lapangan,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, sebanyak enam kampung relokasi telah memiliki lahan yang siap digunakan. Langkah ini dinilai strategis dalam mendukung percepatan pembangunan huntara dan huntap, bahkan berpotensi menjadi percontohan penanganan pascabencana di daerah lain.

Meski demikian, Haili Yoga mengaku masih terdapat kendala, terutama terkait pengadaan lahan untuk sejumlah kampung yang belum memiliki lokasi relokasi hunian tetap.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BPS Aceh Tengah, kepala SKPK terkait, para camat, serta Tim Sekretariat Kebencanaan Aceh Tengah.(am)