Mualem Sebut, Pascabanjir Warga Pedalaman Aceh Masih Gunakan Rakit

Ringkasan Berita:

• Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyebut warga pedalaman masih pakai rakit akibat jembatan rusak pascabanjir 2025.
• Pemulihan butuh Rp40 triliun, namun anggaran terbatas. Dampak banjir juga picu kenaikan kemiskinan dan pengangguran.
• Mualem minta dukungan pusat, terutama untuk perbaikan infrastruktur dan penanganan lingkungan seperti sungai dan muara.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, mengungkapkan bahwa saat ini di sejumlah wilayah pedalaman Aceh masih terdapat masyarakat yang harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai.

Hal itu terjadi karena pascabanjir besar pada November 2025 lalu, banyak jembatan yang rusak dan putus.

Oleh karena itu, ia berharap pada tahun ini terjadi perubahan signifikan dalam upaya pemulihan.

“Semuanya pasti tahu kondisi ini, dan kita harap bisa berubah secepat mungkin,” kata Mualem.

Pernyataan tersebut disampaikan Mualem saat membuka Musrenbang RKPA 2027 di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, Aceh membutuhkan anggaran sekitar Rp 40 triliun untuk pemulihan. Namun, anggaran yang tersedia saat ini belum mampu mendukung pemulihan secara menyeluruh.

Mualem juga menyoroti dampak banjir yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Untuk itu, ia berharap adanya bantuan lebih luas dari pemerintah pusat.

Baca juga: UPDATE Harga emas Antam 24 April 2026: Logam Mulia dan Pegadaian Stabil Usai Anjlok Kemarin

Saat ini, bantuan pusat dinilai masih terbatas pada kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang dan pangan. Sementara itu, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur seperti jembatan dan jalan, menurutnya, belum tersentuh.

Selain itu, ia juga menyoroti kondisi lingkungan, khususnya sungai yang mulai melebar dan kuala di kawasan pesisir yang belum tertangani dengan baik.

Menurutnya, jika kuala di tepi laut tidak segera dibenahi, hal tersebut akan menjadi ancaman serius karena aliran air dari gunung tersumbat dan tidak dapat mengalir ke laut.

Kondisi tersebut juga berdampak pada aktivitas nelayan yang harus menunggu air pasang untuk melaut.

Musrenbang RKPA 2027 yang digelar Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh ini diikuti pejabat dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat seperti Kemendagri, Bappenas, dan DPR RI, hingga unsur daerah seperti Sekda Aceh, M. Nasir, unsur Forkopimda Aceh, DPR Aceh, kepala SKPA, bupati/wali kota, LSM, serta pers.

Dalam forum tersebut, Mualem menyampaikan bahwa RKPA merupakan wadah untuk menyelaraskan rencana pembangunan Aceh dengan program nasional, agar kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.