Tegas! Anggota DPR RI Minta Tol Sibanceh Seksi 1 tak Ditutup Lagi

Ringkasan Berita:

• Anggota DPR RI H Ruslan M Daud meminta ruas Tol Sibanceh Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum yang sudah dibuka fungsional agar tidak ditutup lagi.
• Ia menilai tol tersebut memberi manfaat besar bagi masyarakat dengan memangkas waktu perjalanan dan mempermudah mobilitas.
• Hutama Karya menegaskan kendaraan masih bisa melintas, sambil menunggu keputusan resmi Kementerian PUPR terkait operasional penuh.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud (HRD) meminta ruas Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum yang saat ini dibuka secara fungsional, agar tidak kembali ditutup. 

Menurut HRD, keberadaan ruas tol tersebut telah memberi manfaat besar bagi masyarakat.

“Yang sudah dibuka dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat jangan ditutup lagi,” ujarnya.

“Meskipun awalnya dibuka karena kondisi bencana,” kata HRD kepada Serambinews.com, Selasa (28/4/2026).

Ia menilai, operasional ruas tol tersebut mampu mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus memangkas waktu tempuh perjalanan. 

Karena itu, dirinya berharap pengoperasian jalan tol dapat terus dilanjutkan, bahkan hingga 24 jam penuh.

Baca juga: Tol Sibanceh Segmen Padang Tiji–Seulimeum Masih Dibuka, belum Ada Keputusan Ditutup

“Sekurang-kurangnya kita bersyukur sudah punya tol, walaupun belum selesai 100 persen,” ujarnya.

Meski demikian, HRD juga meminta pihak pengelola tol mempercepat penyelesaian pembangunan.

Termasuk menambah rambu lalu lintas dan memperbaiki kondisi badan jalan yang masih bergelombang. 

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas.

Ia mengaku, telah menyampaikan langsung permintaan tersebut saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu. 

Dari hasil komunikasi dengan pihak pengelola, disebutkan ruas tol tersebut direncanakan tetap dibuka, meski belum dioperasikan secara resmi sepenuhnya.

Selain itu, HRD turut menyoroti persoalan pembebasan lahan yang dinilai masih menjadi hambatan percepatan pembangunan.