Wali Kota Langsa Teken Surat Pernyataan, Massa Aksi Bubarkan Diri

"Untuk penyaluran bantuan banjir Pemko Langsa, saat ini terus melakukan upaya terbaik dengan pendataan secara maksimal," ucap Wali Kota Jeffry di hadapan massa.

Kemudian mengenai data korban banjir tersebut, sambung Jeffry, langsung diusulkan kepada Pemerintah Pusat agar bantuan banjir segera dapat dicairkan.

‎‎"Pada tahap I,  telah keluar sekitar 1.354 kepala keluarga (KK), bantuan itu sudah dikirim ke rekening penerima masing-masing," jelasnya.

Menurur Jeffry, jika terdapat kendala dalam proses pencarian dan lainnya, agar yang bersangkutan dapat melaporkan kepada BPBD, Pemko hanya bertindak sesuai regulasi bukan sebagai pembuat aturan.

‎‎”Perlu dipahami bahwa tidak ada dana bantuan banjir itu di Pemko Langsa. Karena dana bantuan itu langsung disalurkan melalui BSI atau di Kantor Pos, bukan di Kantor Wali Kota,” tegas Jeffry. 

Jadi, ulas Wali Kota, bantuan itu sifatnya permohonan.

Untuk tahap II, sebut Jeffry, pihaknya juga sudah mengusulkan sekitar 42.000 ribu KK lebih, dengan penambahan untuk tahap III seterusnya.

‎Ditambahkan Wali Kota Jeffry, penanganan banjir yang terjadi saat ini bukan hanya berlangsung selama 3 atau 5 bulan, tapi akan terus dilakukan selama 3 tahun mendatang.

Pemerintah Pusat menyediakan anggaran atau akan menggelontorkan dana tersebut sekitar Rp 2 triliun.

‎‎”Saat ini yang sudah terealisasi sekitar 50 persen atau Rp 1 triliun, dan itu informasi yang kita dapatkan dari Kemensos RI,” bebernya.

‎‎Selain itu, informasi yang pihaknya peroleh dari pusat, terang dia, bahwa saat ini sedang dilakukan pendataan oleh BPS dengan dinas catatan sipil.

Sehingga dirinya tidak dapat memberikan jaminan kapan tepatnya bantuan banjir tersebut akan dicairkan.

‎"Saya tidak bisa memberikan kapan bantuan itu akan cair, karena keputusan bukan di kita tapi di Pemerintah Pusat," sebutnya.

Jeffry kembali menjelaskan bahwa tahapan pengusulan bantuan korban banjir yang masuk ke Pemerintah Pusat, bukan hanya dari Kota Langsa saja.

“Ada 52 kabupaten/kota di 3 provinsi lainnya yang ikut memohon karena sama-sama merasakan bencana banjir besar akhir tahun 2025 lalu itu,” tukasnya.