Rp 380 M untuk Rehabilitasi Sawah, Pemerintah Aceh Percepat Pemulihan Pascabencana

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp 380.033.300.000 untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana
• Kami optimis, dengan sinergi yang kuat, seluruh program ini dapat diselesaikan tepat waktu sehingga lahan pertanian dapat kembali dimanfaatkan secara optimal
• Pemerintah Aceh berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memulihkan kondisi lahan, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian

“Kami optimis, dengan sinergi yang kuat, seluruh program ini dapat diselesaikan tepat waktu sehingga lahan pertanian dapat kembali dimanfaatkan secara optimal.” M. NASIR, Sekda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp 380.033.300.000 untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana. Langkah ini dilakukan guna menjaga ketahanan pangan, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di sejumlah kabupaten/kota terdampak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengatakan anggaran tersebut mencakup berbagai kegiatan strategis, mulai dari optimasi lahan (oplah), rehabilitasi lahan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan usaha tani.

“Pemerintah Aceh saat ini fokus mempercepat seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan, agar lahan pertanian yang terdampak bencana dapat segera kembali produktif,” kata M. Nasir.

Untuk kegiatan optimasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan ringan, dialokasikan anggaran Rp 155.658.250.000 yang mencakup 16 kabupaten/kota dengan luas 27.071 hektare. Tahap perencanaan (SID/DRT) yang melibatkan perguruan tinggi seperti Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh, dan Universitas Samudra telah mencapai 12.205 hektare atau sekitar 45 persen dari target.

Selanjutnya, konstruksi oplah dengan anggaran sekitar Rp 124.526.600.000 akan dilaksanakan setelah tahap perencanaan selesai, disusul pengolahan lahan senilai Rp 24.363.900.000 yang dikelola pemerintah kabupaten/kota.

Untuk lahan dengan kerusakan sedang, dialokasikan anggaran Rp 65.236.050.000 yang mencakup lima kabupaten dengan luas 4.393 hektare. Hingga kini, progres konstruksi rehabilitasi yang melibatkan kelompok tani bersama TNI telah mencapai sekitar 3.981 hektare.

Di sektor irigasi, Pemerintah Aceh merencanakan pembangunan 641 unit irigasi perpompaan di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp 98.073.000.000. Namun, baru 70 unit atau sekitar 3,49 persen yang dalam tahap pengerjaan, sementara sisanya masih dalam proses administrasi dan perencanaan.

Pembangunan irigasi perpipaan sebanyak 149 unit di 13 kabupaten/kota dengan anggaran Rp 14.006.000.000 telah mencapai progres sekitar 24 persen. Sementara itu, pembangunan 45 unit bangunan konservasi dengan anggaran Rp 5.400.000.000 masih dalam tahap persiapan.

Untuk jaringan irigasi tersier, dari total 300 unit dengan anggaran Rp 30.000.000.000, baru sekitar 8 persen yang dalam tahap pengerjaan. Adapun pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 106 unit dengan anggaran Rp 11.660.000.000 juga masih berada pada tahap awal dengan progres sekitar 8 persen.

M. Nasir menegaskan, Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta berbagai pihak guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target.

“Kami optimis, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, TNI, dan masyarakat, seluruh program ini dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga lahan-lahan pertanian yang terdampak bencana dapat kembali dimanfaatkan secara optimal oleh petani,” pungkasnya.

Pemerintah Aceh berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memulihkan kondisi lahan, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di wilayah terdampak.(yos)