Bupati Sarjani Cek Kesiapan Kantor di Pidie, Di Antaranya DP3AKB

Ringkasan Berita:

• Bupati Pidie H Sarjani Abdullah SH MH melakukan pengecekan kesiapan sejumlah kantor di lingkungan Pemerintah di daerah setempat,
• Bupati juga berdialog langsung dengan pegawai sembari meninjau kondisi ruang layanan dan sarana pendukung di kantor tersebut.
• “Kita tinjau ada beberapa gedung kantor. Perubahan ini kita harapkan membawa semangat baru. Bukan hanya menambah tugas, tetapi juga memperbaiki 

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Akibat keterbatasan gedung, Bupati Pidie H Sarjani Abdullah SH MH melakukan pengecekan kesiapan sejumlah kantor di lingkungan Pemerintah di daerah setempat, Senin (5/5/2026).

Salah satu dikunjungan adalah gedung P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) untuk dijadikan gedung utama Kantor DP3AKAB Pidie.

Sedangkan bekas Kantor DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Sejahtera) Pidie akan menjadi gedung Kantor Kominsa atau Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian.

Di sela-sela peninjauan itu, Bupati Sarjani mengaku pelayanan perempuan dan anak tetap optimal di tengah penyesuaian nomenklatur dan keterbatasan fasilitas.

Dalam kunjungan itu Bupati Sarjani juga didampingi Sekretaris Daerah Drs. Samsul Azhar.

Selanjutnya juga hadir Asisten III Jufrizal, Kepala Dinas Kesehatan dr. Muhammad Dwi Wijaya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (BPKK) Teuku Hendra Hidayat Yoga, Kepala DP3AKB Nurhanisah, S.IP., M.M., serta Juru Bicara Andi Firdaus (Lancok) dan Kabag Prokoim, Fahmi.

Baca juga: Pemkab Pidie Lanjutkan Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli, Tahun Ini Plot Rp 10,7 Miliar

Bupati juga berdialog langsung dengan pegawai sembari meninjau kondisi ruang layanan dan sarana pendukung di kantor tersebut.

Ia menilai, perubahan nomenklatur menjadi momentum untuk memperkuat peran lembaga, bukan sekadar perubahan struktur semata.

“Kita tinjau ada beberapa gedung kantor. Perubahan ini kita harapkan membawa semangat baru. Bukan hanya menambah tugas, tetapi juga memperbaiki cara kita melayani masyarakat,” tambahnya.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati juga menyoroti kondisi riil birokrasi, termasuk masih adanya sejumlah SKPK di Pidie yang belum memiliki gedung kantor sendiri dan harus menumpang pada instansi lain.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa tidak sedikit gedung perkantoran yang ada saat ini sudah tidak layak guna, baik dari sisi struktur maupun fasilitas pendukung.

“Kita sadari dan kita tidak menutup mata. Masih ada kekurangan, tapi ini menjadi pijakan untuk kita berbenah secara bertahap,” ujarnya.

Baca juga: Pemkab Pidie Bersama Bank Aceh Syariah dan BI Luncurkan QRIS Dinamis

Menurutnya, ketersediaan sarana yang layak sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja aparatur serta kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala DP3AKB Nurhanisah, S.IP., M.M. menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kami di DP3AKAB tetap mengedepankan pendekatan empati dalam pelayanan. Dengan dukungan pemerintah daerah, kami optimis kualitas layanan akan terus meningkat,” ujarnya.

Ia juga menyebut, penyesuaian nomenklatur menjadi peluang untuk memperkuat program perlindungan perempuan dan anak serta penguatan keluarga secara lebih terarah.

Nomenklatur

Diberitakan sebelumnya, sebanyak sembilan dinas di Kabupaten Pidie akan mengalami perubahan nomenklatur. Ada yang terjadi perubahan dan juga ada lahir dinas baru.

Untuk dinas baru ini adalah Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) dan Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan.

Hal ini berdasarkan Perubahan Qanun No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam subtansi ini cukup signifikan karena mencakup perubahan nomenklatur, pembentukan dinas baru, dan penyesuaian struktur kelembagaan agar lebih efektif.

Sekda Pidie, Drs Samsul Azhar seusai menghadiri pengukuhan pejabat eselon III dan IV di Op room Setdakab Pidie, Senin (25/8/2025) mengaku terjadi perubahan nomenklatur di lingkup pemerintah setempat. "Ya betul, tapi ini masih dalam proses," katanya.

Sementara itu, adapun rincian rencana perubahan meliputi:

1. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominsa) dari tipe B menjadi A
2. Disperindagkop dinumenklatur baru tambah perindustrian.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) ditambah Pangan menjadi Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan
4. Disparpora menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi, Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga.
5. Dinas Pertanian dan Pangan menjadi Dinas Pertanian saja.
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (dinas baru)
7. Bappeda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
8. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ini juga dinas baru.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (BPKK) Pidie menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Daerah.