Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Kwartal I 2026 Telah Putuskan 253 Perkara Tingkat Banding

Ringkasan Berita:Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Kuartal I 2026 telah memutus 253 perkara banding, didominasi pidana umum, dengan rata-rata putusan tahunan sekitar 700 perkara.

 

Sejak 2022–2025, total 54 terdakwa kasus narkoba dijatuhi pidana mati oleh PT Banda Aceh.

 

Lembaga ini membawahi 22 Pengadilan Negeri di Aceh dan menjalankan fungsi peradilan banding, pengawasan, administrasi, serta pembinaan teknis peradilan.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh hingga akhir Kwartal I 2026 telah putuskan 253 Perkara Tingkat Banding, yang terdiri dari 207 Perkara Pidana Umum, 15 Perkara Pidana Korupsi, 1 Perkara Pidana Anak, dan 30 Perkara Perdata. 

Demikian info yang disampaikan oleh Dr Taqwaddin, Hakim Ad Hoc Tipikor yang juga Humas PT Banda Aceh.

Ini baru jumlah perkara yang telah putus pada kwartal I. Masih ada 2 kwartal lagi hingga akhir Desember 2026.

Menurut data yang ada pada kami, rata-rata pertahun perkara tingkat banding yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Banda Aceh mencapai 700-an Perkara. 

Berdasarkan statistik Perkara, pada tahun 2025 PT Banda Aceh memutuskan 762 Perkara, tahun 2024 memutuskan 770 Perkara, tahun 2023 memutuskan 774 Perkara, dan tahun 2022 memutuskan 666 Perkara.

Selain statistik Perkara di atas, kata Taqwaddin, juga menyampaikan data putusan pidana mati, yaitu pada Tahun 2022 sebanyak 22 orang Terdakwa telah diputuskan pidana mati.

Tahun 2023 diputus pidana mati sebanyak 26  orang Terdakwa, Tahun 2024 diputus Pidana mati sebanyak 23 orang Terdakwa, Tahun 2025 telah diputus Pidana mati sebanyak 4 orang Terdakwa.

Baca juga: Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Ambil Sumpah 71 Advokat

"Jadi sejak 2022 hingga 2025 Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah dipidana mati sebayak 54 orang, yang kesemuanya merupakan Terdakwa kasus narkoba," ujarnya.

Terkait bagaimana pelaksanaan hukuman pidana, termasuk pidana mati terhadap Terdakwa, Taqwaddin menjelaskan perihal tersebut merupakan ranah kewenangan Jaksa. 

"Sedangkan kewenangan kami sebagai Hakim hanya mengadili dan memutuskan perkara. Hal ini sesuai dengan asas defferesiansi fungsional dalam Hukum Acara Pidana," ujarnya.

5 Fungsi PT Banda Aceh

Taqwaddin menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi ini dibentuk berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan. 

Ini Artinya, sebelum 1968 perkara-perkara peradilan umum (pidana dan perdata) pada tingkat banding diadili dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Medan.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh diresmikan penggunaannya pada tahun 1969. 

Baca juga: Banyak yang Jual, Segini Harga Emas Per Mayam di Lhokseumawe Hari Ini Senin 4 Mei 2026

Saat ini PT Banda Aceh membawahi 22 Pengadilan Negeri seluruh Aceh, kecuali di Subulussalam yang pengadilannya masih dalam proses pembangunan.

Dalam hal meningkatkan kinerja pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyelenggarakan 5 fungsi, yaitu : 1. Fungsi mengadili perkara tingkat banding. 2. Fungsi menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri. 

3. Fungsi menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan Kepegawaian. 4. Fungsi melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan jalannya Peradilan, dan 5. Fungsi melakukan pembinaan teknis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi umum.(*)

Baca juga: Lantik 4 Panitera Pengganti dan 20 PPPK, PT Banda Aceh Siap Raih Predikat WBK