Satgas PRR Aceh Siap Bangun 71 Huntap

Ringkasan Berita:

• 71 titik lokasi pembangunan huntap bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh dinyatakan siap dibangun
• Dari total 108 titik lokasi yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota, sebanyak 71 lokasi atau sekitar 65 persen sudah berstatus hijau atau siap bangun
• Posko Wilayah PRR Aceh masih menunggu usulan dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh Selatan, dan Aceh Barat yang hingga kini belum menyampaikan data kebutuhan huntap

“Percepatan ini bukan sekadar mengejar target angka, tetapi memastikan warga terdampak bisa segera kembali memiliki rumah yang aman dan nyaman.” SAFRIZAL ZA, Kaposwil PRR Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 71 titik lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh dinyatakan siap dibangun. Hal itu disampaikan Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, berdasarkan perkembangan terbaru per 14 April 2026.

“Dari total 108 titik lokasi yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota, sebanyak 71 lokasi atau sekitar 65 persen sudah berstatus hijau atau siap bangun,” kata Safrizal ZA, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, total usulan pembangunan huntap di Aceh mencapai 17.541 unit untuk kepala keluarga terdampak bencana. Adapun luas lahan yang disiapkan mencapai 491,06 hektare, yang berasal dari lahan pemerintah, lahan masyarakat, hingga kawasan Hak Guna Usaha (HGU).

Menurut Safrizal, sejumlah daerah sudah menuntaskan kesiapan lahannya secara penuh sehingga dapat segera memasuki tahap konstruksi.

Kabupaten Bener Meriah tercatat memiliki 10 titik siap bangun, Aceh Timur sembilan titik, dan Aceh Tengah enam titik dengan status lahan yang sudah clear and clean. Sementara Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah lokasi siap bangun terbanyak, yakni 37 titik. Namun daerah itu juga memiliki jumlah usulan terbesar dengan total 9.965 kepala keluarga terdampak.

Meski demikian, Safrizal menyebut masih terdapat sejumlah daerah yang menghadapi kendala administrasi dan pembebasan lahan. Saat ini terdapat 34 lokasi berstatus kuning atau masih dalam tahap negosiasi dan pengukuran lahan, serta tiga lokasi berstatus merah karena mengalami persoalan lahan.

“Saya mendorong dengan tegas kepada pemerintah daerah yang wilayahnya masih berstatus kuning, terutama Gayo Lues dengan 26 lokasi dan Subulussalam dengan empat lokasi, agar segera menuntaskan proses negosiasi lahan,” ujarnya.

Dikatakan, berdasarkan data Posko PRR Wilayah Aceh, kendala utama di Gayo Lues berkaitan dengan belum tersedianya biaya pembebasan lahan milik masyarakat. Safrizal juga meminta perhatian khusus terhadap tiga titik lahan bermasalah di Aceh Tamiang agar tidak menghambat penyaluran bantuan pembangunan huntap.

“Percepatan ini bukan sekadar mengejar target angka, tetapi memastikan warga terdampak bisa segera kembali memiliki rumah yang aman dan nyaman. Masalah pembebasan lahan jangan sampai menjadi penghambat hak masyarakat,” katanya.

Selain itu, Posko Wilayah PRR Aceh masih menunggu usulan dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh Selatan, dan Aceh Barat yang hingga kini belum menyampaikan data kebutuhan huntap. Sedangkan Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Singkil dilaporkan tidak mengusulkan pembangunan huntap komunal.(iw)