Pemkab Bireuen Perkuat PPID Seluruh SKPK untuk Wujudkan Good Governance

Ringkasan Berita:Pemkab Bireuen memperkuat peran PPID di seluruh SKPK melalui sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sejak 30 April 2026.

 

Bupati Bireuen Mukhlis menegaskan transparansi menjadi fondasi pemerintahan bersih dan meminta SKPK melengkapi layanan informasi, dokumentasi, serta optimalisasi media digital.

 

Langkah ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan mewujudkan birokrasi yang modern, responsif, serta akuntabel.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN — Pemerintah Kabupaten Bireuen terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Komitmen tersebut ditandai dengan dimulainya sosialisasi monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik bagi seluruh SKPK sejak 30 April 2026. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Bupati Bireuen, Mukhlis, melalui Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Bireuen, M Zubair SH MH, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.

Baca juga: Bupati Bireuen Minta Rekanan Pembangunan Jembatan Kutablang Tambah Pekerja

Menurut Mukhlis, PPID harus menjadi motor penggerak keterbukaan informasi di setiap SKPK. Pemerintah, katanya, tidak boleh menutup akses terhadap informasi yang menjadi hak publik. 

Melalui penguatan PPID, diharapkan pelayanan informasi kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan transparan.

Ia menambahkan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi bagian dari upaya membangun budaya birokrasi yang profesional dan akuntabel. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Bireuen juga konsisten meraih kategori informatif berdasarkan penilaian monev dari Komisi Informasi Aceh.

Minta SKP dukung PPID

Bupati juga meminta seluruh kepala SKPK mendukung penguatan PPID dengan melengkapi kebutuhan pelayanan informasi publik, mulai dari dokumentasi, daftar informasi publik, hingga optimalisasi media digital dan website resmi instansi.

Pelaksanaan monev ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh badan publik mampu menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal. 

Baca juga: Bupati Bireuen Tegaskan Pendataan Rumah Rusak Harus Akurat dan Adil

Penilaian akan mencakup kualitas pelayanan informasi, pengelolaan dokumentasi, ketersediaan informasi publik, hingga inovasi digital yang mendukung keterbukaan informasi.

Pemkab Bireuen menilai keterbukaan informasi publik tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 

Dengan penguatan PPID dan evaluasi berkala, pemerintah daerah optimistis mampu menghadirkan birokrasi yang modern, responsif, transparan, dan akuntabel.(*)